Lawan Korupsi, Buruh Persiapkan Aksi di BPJS Ketenagakerjaan

Lawan Korupsi, Buruh Persiapkan Aksi di BPJS Ketenagakerjaan
Buruh melakukan aksi lapangan dan virtual, Selasa, 29 Desember 2020. Dalam aksinya, buruh mengusung keranda, sebagai kritik atas matinya hati nurani penguasa. Foto: Kahar S. Cahyono

Jakarta, KPonline – Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPP FSPMI) menginstruksikan kepada seluruh jajaran organisasi FSPMI untuk melakukan aksi lapangan dan virtual. Demikian bunyi pembukaan surat instruksi yang dikeluarkan oleh DPP FSPMI, Minggu (14/2/2021).

Adapun aksi lapangan dan aksi virtual tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Februari 2021, pada pukul 10.00  – 12.00 WIB.

Bacaan Lainnya

Aksi lapangan yang dimaksud, dipusatkan di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jl. Jend. Gatot Subroto No.79 Jakarta Selatan. Tuntutannya adalah, selamatkan uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan dan lawan korupsi, di manapun.

Sementara aksi dilakukan, pada saat yang bersamaan akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook, Twitter, dan Instagram milik organisasi FSPMI.  Sementara itu, anggota FSPMI yang tidak mengikuti aksi lapangan diminta untuk mengikuti aksi virtual dengan cara menyukai, mengomentari, dan menyebarluaskan siaran langsung tersebut melalui media sosialnya masing-masing.

Tidak hanya di BPJS Ketenagakerjaan. Keesokan harinya (Kamis), FSPMI juga akan menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Agung. Tetapi kali ini untuk memberikan dukungan Kejaksaan Agung untuk mengusut indikasi dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Melawan Korupsi

Di mana pun, korupsi harus dimusuhi. Tak terkecuali bagi kaum buruh.

Itulah sebabnya, ketika dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini mengemuka, buruh harus mengambil sikap. Bukan saja karena ada uang buruh di sana, tetapi karena kita percaya, bahwa korupsi adalah penghambat investasi nomor wahid yang harus diperangi.

Dulu kita mengingatkan, hambatan terbesar investasi adalah korupsi. Jika ini dibiarkan, omnibus law pun semakin tak berarti.

Itulah sebabnya, perlawanan terhadap korupsi adalah bagian yang terpisahkan di dalam gerakan serikat buruh. Dengan kata lain, buruh tidak hanya berkutat di dalam pabrik. Tetapi mereka juga harus pekerja terhadap isu publik.

Saya kira, buruh harus terus mengawal dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Dugaan kerugian yang mencapai 20 Trilyun, bagi kita bukan sekedar korupsi. Tetapi sudah mbah-nya korupsi. Gede banget.

Mari bersuara….