Karawang, KPonline – Beberapa pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch Karawang sengaja melakukan kunjungan ke RSUD Karawang. Adanya kebijakan tentang Kamar Rawat Inap (KRIS) hal ini berdampak pada jumlah Bed tempat tidur yang tadinya 500 Bed berubah menjadi 374 Bed.
Hal tersebut jadi sorotan serius tim Jamkeswatch Karawang. Dalam Kunker Jamkeswatch ke RSUD menanyakan kesiapan tidaknya untuk melakukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dianjurkan oleh pemerintah.
Dalam audiensi tersebut hadir Kepala pelayanan RSUD Karawang dokter Irwan, bidang kepesertaan BPJS satu RSUD Karawang Dikri, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Syehudin, sekretaris DPD Jamkeswatch Boim, yang didampingi tim Advokasi DPD Jamkeswatch Khoerudin dan Rino Mardiansyah.
Menurut kepala pelayanan RSUD Karawang dokter Irwan menjelaskan bahwa RSUD Karawang sudah menerapkan sistem KRIS.
“Salah satu penyebab kenapa di RSUD Karawang ruangan rawat inap sering Full Bed, salah satunya adalah sudah mulai diterapkannya Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). RSUD Karawang sendiri akan mengembangkan system informasi kepada pasien yang sudah terjadwal untuk tindakan operasi. Sebelum tidakan operasi, pasien akan diberitahukan 2 hari ketersediaan ruanga ranapnya sebelum tindakan,” kata dokter Irwan, Jumat (14/02/2025).
Di tempat yang sama bidang kepesertaan BPJS satu RSUD Karawang Dikri mengungkapkan kalau kerja Jamkeswatch dengan BPJS sangat membantu untuk pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan.
“Semoga Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan selalu bersinergi untuk mengawal jaminan kesehatan ini supaya bisa menjangkau keseluruh masyarakat indonesia. BPJS Kesehatan merasa terbantu dengan adanya Jamkeswatch karena peserta kadang membutuhkan edukasi yang gampang dimengerti perihal mekanisme menggunakan BPJS ketika berobat,” ujar Dikri pasca melakukan audiensi.
Dengan adanya Kunjungan Kerja yang dilakukan oleh tim Jamkeswatch Karawang ke setiap Rumah Sakit memastikan agar pelayanan kesehatan bisa jauh lebih baik dari sebelumnya.
Jamkeswatch Karawang pun terus berupaya melakukan komunikasi dengan beberapa instansi yang ada di Pemda Karawang agar masyarakat seluruh Karawang bisa mendapatkan hak sehatnya tanpa membedakan antara yang miskin, dan yang kaya. (Jhole)