Bogor, KPonline -“Target Pemerintah Kota Bogor untuk Universal Health Coverige (UHC) direncakan selesai pada Desember 2018. Pun begitu, saat ini di Kotamadya Bogor masih berjalan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat Kotamadya Bogor yang belum terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor drg. Yuniarto Budi Santosa, MKM, saat menerima kunjungan kerja tim Jamkes Watch Bogor di ruangan Kantor Dinas Kesehatan Kota Bogor di Jalan Kesehatan Kota Bogor pada Selasa 31 Juli 2018.
Kepala Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Jaminan Kesehatan dr, Tri Yuliani, MKM juga menambahkan, terkait Jamkesda Kota Bogor, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit type A di Jakarta. “Untuk di Bogor semua rumah sakit sudah bekerjasama dengan Jamkesda, termasuk RS Siloam, meskipun RS Siloam belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, namun untuk Jamkesda sudah berjalan dengan baik dan lancar” terang dr. Tri Yuliani.
Ia juga melanjutkan, terkait pembiayaan Jamkesda Kota Bogor mengacu pada tarif INA CBGs, dimana Dinas Kesehatan membayar ke rumah sakit sesuai dengan yang di bayar oleh BPJS Kesehatan.
Ketua DPD Jamkes Watch Bogor Heri Irawan, berharap semua program yang ada dapat berjalan, meski saat ini sedang ada perdebatan antara BPJS Kesehatan dengan Kemenkes, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga asosiasi profesi kesehatan lainya akibat di keluarkanya peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2,3 dan 5. “Jangan sampai masyarakat yang dirugikan atau menjadi korban akibat aturan yang tidak jelas dan masih simpang siur ini” tegas Heri.
Usai diskusi terkait Pelayanan Kesehatan di Kota Bogor, para Relawan Jamkeswatch Bogor di ajak berkunjung ke ruangan E-SIR (Elektronic System Informasi Rujukan) sebuah sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Kota Bogor, dimana sistem ini dapat melayani masyarakat Kota Bogor selama 24 jam, saat membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan.
