Bandung, KPonline-Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat, Supriyadi (Piyong), mengajak seluruh jajaran FSPMI Bandung Raya untuk memperkuat solidaritas dan mengawal perjuangan organisasi, khususnya menghadapi gugatan pasca-Kongres VII FSPMI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Ajakan tersebut disampaikan Supriyadi dalam rangkaian kunjungan kerja atau road show DPW FSPMI Jawa Barat yang memasuki hari keenam dan berlangsung di wilayah Konsulat Cabang (KC) FSPMI Bandung Raya. Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Supriyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat organisasi di Bandung Raya yang selama ini selalu hadir dan berpartisipasi dalam berbagai instruksi aksi maupun kegiatan sosial DPW FSPMI Jawa Barat.
Salah satu hal penting yang menjadi perhatian adalah proses persidangan gugatan pasca-Kongres VII FSPMI. Ia menjelaskan, gugatan tersebut muncul setelah enam dari tujuh Serikat Pekerja Anggota (SPA) menyepakati kepemimpinan Presiden FSPMI, Suparno, sementara satu SPA lainnya tidak menerima hasil kongres dan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Menurutnya, persidangan yang telah berlangsung hampir satu tahun tersebut kini memasuki tahapan penting. Ia menyebut agenda kesimpulan dijadwalkan pada 24 November 2026, sedangkan pembacaan putusan dijadwalkan pada 8 Desember 2026.
Supriyadi meminta seluruh elemen FSPMI, khususnya Bandung Raya, turut hadir mengawal kedua agenda tersebut.
“Ini bukan sekadar persoalan gugatan, tetapi menyangkut harga diri, kehormatan, dan marwah organisasi yang kita cintai. Karena itu, mari kita kawal bersama. Jangan biarkan tim kuasa hukum berjuang sendiri. Kehadiran kita menjadi bentuk dukungan sekaligus penguatan bagi perjuangan organisasi,” tegasnya.
Ia juga berharap instruksi pengawalan sidang nantinya dapat diperluas, tidak hanya melibatkan wilayah Bekasi dan sekitarnya, tetapi juga seluruh daerah di Jawa Barat.
Selain persoalan gugatan organisasi, Supriyadi turut menyoroti perjuangan upah, khususnya terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026 di Jawa Barat.
Ia menjelaskan, setelah melalui perjuangan panjang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), pemerintah akhirnya menerbitkan SK UMSK 2026 yang baru.
Namun, ia meluruskan bahwa dalam gugatan tersebut tim kuasa hukum tidak secara khusus meminta agar pemberlakuan UMSK dihitung mundur sejak Januari 2026.
“Putusan PTUN kemarin luar biasa. Pemerintah diperintahkan menerbitkan SK baru, dan ada konsekuensi apabila tidak melaksanakan putusan tersebut. Tetapi mengenai penerapan atau perhitungan mundur, itu menjadi perjuangan masing-masing PUK melalui perundingan bipartit dengan perusahaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Supriyadi mengingatkan bahwa perjuangan upah tidak cukup hanya mengandalkan DPW maupun pimpinan cabang. Peran PUK menjadi sangat penting karena perjuangan peningkatan kesejahteraan pekerja juga harus dilakukan melalui penguatan organisasi dan perundingan di tingkat perusahaan.
Ia menegaskan, DPW FSPMI Jawa Barat akan tetap tegak lurus terhadap garis perjuangan DPP FSPMI dengan memprioritaskan penguatan organisasi, pembelaan, PKB, dan pengembangan anggota melalui kerja-kerja organisatoris.
Di akhir penyampaiannya, Supriyadi mengajak seluruh anggota untuk terus bergerak dan tidak berhenti melakukan konsolidasi.
Ia mengibaratkan organisasi pergerakan seperti seseorang yang sedang mendaki gunung. Ketika menghadapi suhu dingin, seseorang harus terus bergerak agar terhindar dari hipotermia. Begitu pula organisasi, harus terus bergerak agar tetap hidup dan kuat menghadapi berbagai tantangan.
“Organisasi kita adalah organisasi pergerakan. Jangan diam, jangan berhenti bergerak. Terutama di tingkat PUK, perjuangan upah dan kesejahteraan anggota sangat bergantung pada seberapa kuat kita membangun organisasi dan memperjuangkannya bersama-sama,” pungkas Supriyadi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
