Kasus Dugaan PHK Sepihak di PT Borwita Citra Prima, FSPMI Desak P&G Turun Tangan

Jakarta, KPonline — Persoalan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Borwita Citra Prima (BCP) terus bergulir dan menyeret perhatian berbagai pihak, termasuk PT Procter & Gamble (P&G) selaku pihak yang didesak untuk mengambil langkah terhadap vendornya. Ketua PC SPAI FSPMI DKI Jakarta bersama jajaran pengurus dan anggota mendatangi kawasan Menteng untuk menyampaikan tuntutan agar manajemen P&G mendesak BCP menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan yang terjadi.

FSPMI menyoroti PHK yang disebut dilakukan secara sepihak terhadap ketua, sekretaris, dan anggota Serikat Pekerja SPAI FSPMI PT Borwita Citra Prima DKI Jakarta. Sebanyak 24 pekerja dilaporkan terdampak PHK. Situasi semakin memprihatinkan setelah muncul dugaan pernyataan dari pihak manajemen yang mengarah pada ancaman PHK terhadap seluruh pengurus dan anggota serikat pekerja.

Ketua PC Kardinal bersama Sekretaris Amrizal terus melakukan koordinasi dan mengawal perjuangan para anggota. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan hak-hak pekerja terlindungi serta mendorong penyelesaian perselisihan secara adil.

FSPMI SPAI DKI Jakarta menegaskan bahwa perjuangan tidak akan berhenti di depan kantor PT Borwita Citra Prima. Selain aksi mogok kerja dan unjuk rasa, serikat pekerja berencana melayangkan surat tuntutan yang disertai aksi demonstrasi ke sejumlah vendor BCP, termasuk mendesak P&G agar tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi dalam rantai bisnisnya.

Bagi FSPMI, persoalan ini bukan sekadar tentang PHK terhadap 24 pekerja, melainkan juga menyangkut perlindungan hak berserikat dan kepastian bahwa pekerja tidak dirugikan karena aktivitas organisasinya. Karena itu, manajemen BCP dituntut memberikan penjelasan dan menyelesaikan perselisihan, sementara P&G didesak menggunakan kewenangannya dalam hubungan bisnis untuk mendorong penyelesaian yang adil.

Perkembangan kasus ini menjadi ujian bagi komitmen semua pihak terhadap hubungan industrial yang sehat. Di tengah tuntutan efisiensi dan kepentingan bisnis, hak pekerja untuk berserikat, memperoleh perlakuan adil, dan mendapatkan kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

FSPMI menyatakan akan terus mengawal anggotanya dan memperluas langkah perjuangan hingga tuntutan penyelesaian kasus PHK di PT Borwita Citra Prima mendapat respons yang jelas.