Bandung Barat, KPonline – Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam Lima SP/SB di antaranya FSPMI, SPN, SBSI 92, GOBSI dan SPSI KEP kembali melakukan aksi unjuk rasa pada 08 Mei 2023 di halaman gedung Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk menyuarakan aspirasinya.
Salah satunya yaitu tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan langsung merespon hal tersebut dengan mengeluarkan surat rekomendasi penolakan yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut Dede Rahmat selaku ketua PC FSPMI Kabupaten Bandung Barat mengingatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat yang kurang responsif terhadap aspirasi para buruh di Bandung Barat.
Maka dari itu ia meminta kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengki Kurniawan agar mengevaluasi kinerja Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan berjanji dirinya bakal selalu mendukung kepentingan buruh dan berpihak kepada buruh.
Semua aspirasi/tuntutan para buruh sudah direkomendasikan termasuk kinerja Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat akan secepatnya dilakukan evaluasi yang dinilai tidak responsif menanggapi aspirasi buruh Bandung Barat. (Rei Relandi)
