Bandung, KPonline–Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT FSCM Manufacturing Indonesia ambil bagian dalam aksi perjuangan upah 2027 di Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Kamis (05/11/2026).
Aksi tersebut digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat dalam rangka memasuki perjuangan penetapan upah tahun 2027.
Dalam orasinya Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Supriyadi, menegaskan bahwa FSPMI Jawa Barat mengubah pola perjuangan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perhatian buruh lebih banyak tertuju pada UMK dan UMSK, kali ini perjuangan akan dimulai dari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMSP).
Menurut Supriyadi, persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan di Jawa Barat adalah rendahnya nilai UMP yang masih berada di angka sekitar Rp2,3 juta.
Sementara itu, berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disampaikan dalam orasinya, kebutuhan hidup layak pekerja di Jawa Barat mencapai sekitar Rp4,1 juta.
Kesenjangan tersebut menjadi alasan FSPMI mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar menetapkan UMP 2027 sebesar 100 persen KHL.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com