Hari Nelayan Nasional: Semakin Terpinggirkan di tengah Hingar Bingar Janji

Batam,KPonline – Tahun 2018 adalah tahun politik. Karena pada tahun ini, Indonesia akan menggelar pemilihan kepada daerah (Pilkada). Pilkada tahun ini akan lebih besar di bandingkan pilkada sebelumnya. Sebab sebanyak 171 daerah akan menggelar pilkada secara serentak. Ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakannya.

Berlanjut ke tahun berikutnya, pemilihan anggota legislatif dan presiden akan di selenggarakan. Dinamika politik sudah mulai dirasakan, sampai terkadang timbul rasa kekuatiran masyarakat akan stabilitas politik nasional. Genderang kompetisi politik memang sudah ditabuh. Mesin-mesin politik bekerja semakin panas. Partai-partai politik mulai mengumumkan jagoannya untuk terjun ke gelanggang pemilihan.

Bacaan Lainnya

Namun, di balik hingar-bingar politik yang mulai sangat di rasakan, tidak banyak orang tahu bahwa hari ini adalah “Hari Nelayan Nasional”, yang jatuh pada tanggal 6 April dan di rayakan pada setiap tahunnya. Mereka kurang memperhatikan dan lupa bahwa nelayan turut memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan. Tetapi saat ini justru kesejahteraan nelayan kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Bahkan banyak di antara mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG), total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer. Meski digadang-gadang sebagai Negara Maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Tetapi ironisnya nasib nelayan-nelayan kecil di Indonesia kian terpinggirkan. Nelayan kecil kerap menjadi korban kebijakan pembangunan yang justru makin mempersulit kehidupan mereka.

Kondisi ini makin di perparah dan memprihatinkan dengan terus melambungnya harga kebutuhan pokok, maka pengeluarannya pun terus membesar dari tahun ke tahun. Akibat dari kemiskinan tersebut, banyak anak-anak nelayan yang akhirnya putus sekolah, dan terpaksa ikut orang tuanya menjadi nelayan.

Program kerja kementerian harus mengedepankan asas manfaat. Berbagai program bagus yang telah dijalankan harus dilanjutkan dan diperluas di tahun 2018 ini. Antara lain pengadaan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, hingga premi asuransi nelayan, agar roda perekonomian untuk nelayan dapat berputar dan angka kemiskinan bisa di tekan.

Karena jika kesenjangan sosial terus di biarkan dan tidak mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, maka dampak sosial yang ditimbulkan yaitu berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan akan semakin menurun.

Untuk itu, pemimpin masa depan seharusnya merupakan sosok yang mencintai dan peduli pada rakyat miskin, tidak cuma saat kampanye saja. Rakyat harus jeli memilih calon anggota legislatif dan calon pemimpin yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyat miskin saat terpilih nanti.(Nurul Azhar)

Pos terkait