Jakarta, KPonline – Menjelang aksi serentak pada 5 November 2026, Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) DKI Jakarta mulai mematangkan konsolidasi organisasi.
Ketua DPW FSPMI DKI Jakarta, Winarso, mengumpulkan jajaran perangkat organisasi, pimpinan cabang, serta seluruh pilar perjuangan untuk membahas kesiapan aksi sekaligus memperkuat barisan dalam mengawal kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Rapat konsolidasi tersebut berlangsung di Kantor DPW FSPMI, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (3/11/2026). Pertemuan ini dihadiri unsur Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Anggota (PC SPA) FSPMI se-DKI Jakarta, yakni SPAMK, SPEE, SPAI, SPDT, SPLP, dan SPPJM, serta pilar organisasi Garda Metal, Media Perdjuangan, LBH, dan Jamkeswatch.
Agenda aksi serentak 5 November 2026 merupakan tindak lanjut instruksi organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI. Dalam rapat tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada teknis dan mekanisme pelaksanaan aksi, tetapi juga membahas berbagai persoalan konkret yang dihadapi PUK-PUK SPA FSPMI di wilayah DKI Jakarta, termasuk dinamika perjuangan di Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) DKI Jakarta.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pembahasan mengenai 60 sektor yang telah dibicarakan dalam proses pengupahan. Dari jumlah tersebut, disebutkan terdapat 30 sektor yang sudah mencapai titik aman. Penentuan sektor tersebut mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), yang penetapannya berkaitan dengan data dan klasifikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Pembahasan ini menjadi penting karena perjuangan pengupahan tidak hanya berkaitan dengan penetapan angka UMP, tetapi juga menyangkut peluang penerapan upah sektoral yang mampu mencerminkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor industri.
Dalam konsolidasi tersebut, Winarso juga menyinggung dinamika perjuangan buruh, termasuk aksi SPAI di BCP. Ia mengingatkan adanya pengalaman ketika aksi tersebut dihadang oleh seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari lingkungan perjuangan buruh.
Hal tersebut menjadi catatan tersendiri agar seluruh elemen organisasi tetap solid dan tidak mudah terpecah oleh berbagai dinamika maupun tantangan yang muncul di lapangan.
Winarso menegaskan bahwa FSPMI memiliki peran penting dalam menggerakkan perjuangan kaum buruh di Ibu Kota, khususnya dalam mengawal penetapan UMP DKI Jakarta. Bahkan, keterlibatan perwakilan FSPMI dalam Dewan Pengupahan Provinsi menjadi salah satu bagian penting dari perjuangan organisasi dalam memperjuangkan kepentingan pekerja melalui jalur kelembagaan.
Dalam arahannya, Winarso meminta seluruh jajaran FSPMI DKI Jakarta untuk tetap berjuang dengan segenap kekuatan, sekalipun organisasi tengah menghadapi berbagai kendala dan situasi yang tidak mudah.
“Kita harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengawal UMP DKI Jakarta. Walaupun saat ini kita sedang tidak baik-baik saja dan ada beberapa hal yang menghambat, itu tidak boleh menyurutkan perjuangan kita,” tegas Winarso.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan upah merupakan persoalan mendasar bagi kaum buruh. Upah bukan sekadar angka dalam keputusan pemerintah, melainkan sumber penghidupan yang menentukan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Upah adalah urat nadi kita, dan UMP adalah jaring pengaman,” tegasnya.
Menurut Winarso, perjuangan pengupahan harus dikawal secara serius karena ketika kenaikan upah tidak mampu mengimbangi kebutuhan hidup dan tekanan biaya ekonomi, pekerja beserta keluarganya menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Terkait pelaksanaan aksi 5 November 2026, Winarso menekankan agar seluruh elemen FSPMI benar-benar mempersiapkan diri. Aspirasi buruh harus disampaikan secara aman, tertib, dan masif dengan kekuatan massa aksi yang maksimal.
Ia berharap seluruh perangkat organisasi, pimpinan cabang, PUK, serta pilar perjuangan dapat bergerak dalam satu komando dan menjaga soliditas organisasi. Dengan demikian, aksi yang dilaksanakan tidak hanya menjadi bentuk penyampaian aspirasi, tetapi juga menunjukkan kekuatan solidaritas dan kesatuan perjuangan kaum buruh di DKI Jakarta.
Konsolidasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh elemen organisasi memahami tanggung jawab dan peran masing-masing. Sebab, perjuangan pengupahan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup, daya beli, martabat, dan kepastian kesejahteraan kaum pekerja.
Bagi FSPMI DKI Jakarta, perjuangan mengawal UMP bukan semata-mata memperjuangkan besaran nominal. Lebih dari itu, perjuangan ini merupakan upaya menjaga agar upah tetap menjadi instrumen perlindungan bagi pekerja dan keluarganya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com