Jakarta, KPonline-Proses hukum gugatan perdata terhadap Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memasuki fase krusial. Dalam sidang kelima yang digelar Selasa (21/4/2026), majelis hakim mulai mengarahkan perkara menuju tahapan mediasi setelah pembahasan panjang terkait legal standing para pihak.
Seperti diketahui, gugatan ini diajukan oleh Abdul Bais yang mempersoalkan dinamika internal organisasi, termasuk terkait kongres dan kepengurusan. Dalam beberapa persidangan sebelumnya, isu legal standing, baik dari pihak pemberi maupun penerima kuasa hukum menjadi fokus utama yang terus diperdebatkan di ruang sidang.
Kuasa hukum FSPMI, Sarino, S. H dalam keterangannya menegaskan bahwa sidang kelima ini menjadi momentum terakhir dalam pengujian aspek legal standing sebelum perkara bergeser ke tahap berikutnya.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini merupakan sidang kelima yang masih berkaitan dengan legal standing. Ini menjadi ruang terakhir bagi majelis untuk menilai keabsahan para pihak, baik dari pemberi maupun penerima kuasa,” ujar Sarino dalam pernyataannya kepada media.
Ia menjelaskan, majelis hakim telah menerima seluruh argumentasi yang disampaikan selama proses persidangan dan akan segera melakukan penilaian secara internal. Keputusan tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melanjutkan perkara ke tahap mediasi.
Menurut Sarino, langkah menuju mediasi menunjukkan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perdata untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.
“Majelis hakim tadi juga telah menunjuk bahwa jadwal mediasi akan segera dikonfirmasi oleh pihak pengadilan kepada para pihak. Artinya, proses ini akan segera memasuki tahap mediasi,” lanjutnya.
Dalam praktiknya, mediasi menjadi tahapan penting yang membuka ruang dialog antara penggugat dan tergugat untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan sengketa hingga putusan akhir. Jika berhasil, maka perkara dapat diselesaikan lebih cepat, efisien, dan minim konflik berkepanjangan.
Sarino juga mengimbau kepada seluruh anggota yang tergabung dalam FSPMI, untuk terus mengawal jalannya proses hukum ini. Ia menekankan pentingnya pengawasan, baik secara langsung maupun melalui pemantauan perkembangan informasi resmi dari pengadilan.
“Kami mengajak kawan-kawan untuk terus mengawal proses persidangan ini. Baik secara fisik di pengadilan maupun dengan memantau setiap perkembangan yang ada. Karena sidang ini masih bersifat terbuka, termasuk nantinya dalam proses mediasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa setiap perkembangan terkait jadwal mediasi maupun tahapan lanjutan akan segera diinformasikan kepada organisasi (FSPMI) agar dapat dilakukan pengawalan secara kolektif.
Dari perspektif hukum, penguatan aspek legal standing menjadi kunci penting dalam menentukan apakah suatu gugatan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.
Sementara itu, merujuk pada praktik peradilan di Indonesia, mediasi kerap menjadi jalan tengah dalam sengketa organisasi maupun hubungan industrial. Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa meskipun tidak semua mediasi berhasil mencapai kesepakatan, tahapan ini tetap menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban perkara di pengadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com