Bandung, KPonline – Ribuan buruh mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menggeruduk Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (10/11/2016). Mereka menolak penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya naik sebesar 8,25 persen.
Massa yang berasal dari berbagai wilayah di Jabar ini longmarch dari kawasan Jalan Pasteur hingga Jalan Diponegoro. Sempat terjadi kemacetan di Jalan Layang Pasupati saat ribuan buruh melintas. Sekitar pukul 14.00 WIB tiba di depan Gedung Sate dan menyuarakan aksinya.
Salah seorang perwakilan buruh, Yana Heriana (36) mengatakan massa meminta Pemprov Jabar dalam menetapkan UMP 2017 tidak mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Pasalnya kenaikan UMP hanya 8,25 persen atau setara Rp 1.420.624.
“Dengan kenaikan hanya 8,2 persen bagaimana kita mau sejahtera kalau hanya naik segitu. Sekarang saja kita masih susah harus kerja banting tulang tapi upah yang kami dapat tidak sesuai,” kata Yana disela-selak aksi unjuk rasa.
Menurut buruh asal Cimahi ini, seharuskan penetapan tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pasalnya, setiap Kabupaten/Kota telah memiliki dewan pengupahan yang memiliki tugas untuk menentukan upah minimum wilayahnya masing-masing.
Ia menilai setiap daerah seharusnya masih bisa turut andil untuk menentukan UMP tanpa mengikuti PP 78 Tahun 2015. Pasalnya setiap tahun dewan pengupahan di kabupaten/kota juga melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Jadi kalau tetap dipaksakan menggunakan PP tersebut tentu sudah salah. Dan apa fungsinya ada dewan pengupahan,” ucap dia
“Kami menginginkan kenaikan UMP mencapai Rp 650 ribu. Karena tahun depan kenaikan hanya Rp 200 ribu, padahal kebutuhan hidup layak itu minimal 20 persen dengan kondisi saat ini,” ujarnya.
Aksi ini akan terus dilakuakn secara bergelombang, hingga tuntutannya terpenuhi. (*)
