Aliansi Buruh Kota Semarang Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Semarang, KPonline – Rencana Pemerintah yang menyatakan bahwa akan melakukan revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di akhir tahun ini, mau gak mau membuat buruh di kota Semarang menjadi resah. Hal itulah yang mendorong Aliansi Buruh di Semarang yang  terdiri dari FSPMI, FSP KEP, SPI, KAHUTINDO dan Farkes Ref untuk menggelar audensi dengan DPRD Kota Semarang pada hari Selasa (10/9/2019) di Gedung DPRD Kota Semarang Jl. Pemuda  No. 146 Semarang.

Audensi kali ini ditemui oleh Ketua sementara DPRD Kota Semarang Pilus Kadarlusman, yang dalam sambutannya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada wakil Federasi atas terlaksananya audensi kali ini.

“Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada kawan-kawan federasi untuk menyampaikan sesuatu. Forum-forum seperti inilah yang kami harapkan dan mengedepankan komunikasi, supaya ada tambahan informasi yang kita butuhkan,” ujarnya.

Satu demi satu wakil dari masing-masing Federasi menyampaikan aspirasinya terkait isu Revisi Undang-Undang No 13 tentang Ketenagakerjaan, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Penerapan PP78 tahun 2015 dan UMSK.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD FSP-KEP Zainudin mengenai isu yang dibawa oleh Aliansi Buruh Kota Semarang.

“Banyak hal dari isi Undang-Undang No 13 tahun 2003 yang menurut kami yang seharusnya di jaga dan ditingkatkan malah akan dihilangkan. Sedangkan untuk rencana kenaikan iuran BPJS akan mempengaruhi upah yang akan diterima, sedangkan  upah saja sudah dibatasi dengan PP78,” paparnya.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Sumartono selaku Ketua KC FSPMI Semarang Raya dalam pemaparan audensi sehingga ia berusaha mendorong agar Ketua Dewan segera mengeluarkan surat rekomendasi dukungan terhadap penolakan terhadap Revisi UU No 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

“Kami selaku Pekerja/Buruh kota Semarang mengharapkan agar Bapak sebagai wakil rakyat kota Semarang bisa segera mengeluarkan surat rekomendasi penolakan revisi Undang-Undang 13 tahun 2003, menolak kenaikan iuran  BPJS Kesehatan, kembalikan dan tingkatkan dasar kenaikan UMK ke KHL untuk disampaikan ke Dewan yang ada Pusat. Bahkan kalau perlu mengeluarkan Perda untuk Kesejahteraan Buruh,” tegasnya.

Setelah mendengarkan satu persatu aspirasi yang disampaikan oleh masing-masing wakil Federasi, Kadarlusman menjanjikan akan mengeluarkan surat rekomendasi setelah alat-alat kelengkapan Dewan terbentuk sekitar dua minggu lagi.

“Kami akan segera buatkan setelah kami dedinitif dan alat-alat kelengkapan Dewan terbentuk kurang lebih dua minggu lagi,” ucapnya.

Dan dari diskusi tersebut Dewan akan mengusulkan solusi untuk mengatasi permasalahan Perburuhan yang ada di kota Semarang melalui kewenangan Otonomi daerah dengan Perda Ketenagakerjaan. (sup)