Tak Mau Ketinggalan, FSPMI Lampung Nyatakan Siap Turun ke Jalan Pada 2 Oktober

Lampung, KPonline – Gegap gempitanya aksi damai buruh FSPMI Lampung tanggal 2 Oktober 2019 besok adalah gerakan dari hati nurani buruh, dan tidak ada tendensi politik atau hubungannya dengan eskalasi politik saat ini.

Yang dilakukan FSPMI Lampung adalah murni gerakan untuk memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai amanah konstitusi.

Ada 3 (tiga) issu nasional dan 1 (satu) issu daerah dan beberapa pokok pikiran serta gagasan buruh FSPMI Lampung yang akan disampaikan dalam aksi dan audensi dengan DPRD dan Gubernur Provinsi Lampung besok untuk memberikan masukan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka mencari solusi terhadap persoalan hubungan industrial dan masalah ketenagakerjaan di daerah ini.

Tuntutan tersebut adalah

1. Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan
2. Tolak kenaikan Iuran BPJS
3. Menagih Janji Presiden Merevisi PP 78/2015 Tentang Pengupahan
4. Perbaiki Sistem Kerja Pengawasan Disnakertrans Provinsi Lampung.

Gerakan buruh FSPMI Lampung adalah gerakan perlawanan terhadap sistem ketenagakerjaan, yang selama ini menyengsarakan. Seharusnya regulasi itu bersifat melindungi dan mensejahterakan buruh, bukan menyengsarakan.

Selama ini buruh di Lampung merasa termarjinalkan oleh sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme. Ketika negeri ini menerapkan liberalisasi, dimana kebebasan berekspresi dan berfikir dilindungi sebagai hak asasi manusia, maka yang lahir adalah hilangnya nilai kemanusiaan dan lahirnya watak manusia yang tak beradab. Bahkan para pemimpin negeri ini hampir tak pernah terdengar bicara tentang adab dan peradaban.

Ketika sila kedua mengamanahkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, maka terasa jauh panggang dari api, jauh masalah dari solusi.

Tidak hanya di Lampung, suara yang sama juga akan dilakukan dalam aksi serentak di 10 Provinsi di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan memusatkan aksi di depan gedung DPR RI. (T. Badaruddin)