Jakarta, KPonline – Selain menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2018, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjanjikan akan menggratiskan Trans Jakarta bagi penerima UMP dan potongan harga untuk berbelanja di Jakmart.
Menanggapi hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan bahwa Anies – Sandi jangan lagi memberikan lip service terhadap buruh Jakarta.
Buruh yang naik Trans Jakarta rata-rata bekerja di tengah tengah kota seperti Sudirman dan Thamrin, atau di dekat jalan-jalan utama. Dan mayoritas dari mereka adalah orang yang berdomisili di bodetabek.
“Kalau buruh Jakarta mayoritas pabrik-pabriknya di pinggiran kota. Seperti di daerah Cilincing, Cakung, Penggilingan, Ancol, Kapuk, Daan Mogot, Circas, Jln Raya Bogor, Sunter, dan Priok,” katanya.
Menurutnya, tempat tinggal dan pabrik-pabrik mayoritas buruh Jakarta berada di pinggir kota dan tidak terjangkau dengan Trans Jakarta. Sehingga para buruh naik angkot dan ojek yang harganya mahal untuk bisa masuk ke kawasan Industri.
“Jadi kebijakan gratis Trans Jakarta ini menyisir buruh yang tidak tepat,” kata Said Iqbal.
Tentang diskon di Jakmart, yang perlu diketahui adalah, upah minimum ini hanya untuk buruh lajang massa kerja di bawah 1 tahun sebagai safety net. Buruh lajang kebanyakan tidak ada yang memasak. “Sedikit sekali buruh lajang memasak, paling banter mereka masak indomie,” lanjutnya.
“Kalau kebanyakan buruh lajang itu membeli masakan jadi di warteg. Karena itu tidak tepat kalau pakai Jakmart, karena tidak ada yang belanja. Jadi Jakmart tidak tepat sasaran,” katanya.
Lagipula, komponen penetapan upah minimum yang mahal adalah sewa rumah, kebutuhan air bersih, tarif listrik, transportasi, dan makanan.
Menurut Said Iqbal, kebutuhan sewa rumah di Jakarta adalah Rp 1 juta, transportasi Rp 600.000 per bulan, listrik Rp 300.000, dan makanan Rp 1.020.000. Belum kebutuhan-kebutuhan yang lain.
“Jadi kalau Gubernur menetapkan UMP 3,6 juta padahal kebutuhan yang sederhana adalah 3,9 juta, maka tiap bulan bisa dipastikan buruh akan nombok 300 ribu,” katanya.
Berdasarkan data KSPI, mayoritas buruh Jakarta 75 persen adalah penerima UMP. Berarti 75 persen buruh Jakarta yang jumlahnya jutaan orang akan nombok tiap bulan dan menutupinya dengan cara berhutang, mengurangi gizi kebutuhan hidup sertA tinggal di rumah mertua atau orang tua.
Apalagi di 75 persen buruh penerima upah minimum tadi adalah para buruh yang sudah berkeluarga dan punya anak sampai 3 orang. Bagaimana mereka bisa bertahan bidup dengan upah uang rendah sekali? “Karena itu stop retorika Anies Sandi dengan lip service menggratiskan Transjarkarta dan pemberian diskon,” katanya.
Terlebih lagi, Jakmart belum tentu ada pemukiman buruh. Jadi kalau buruh harus ke Jakmart, buruh harus mengeluarkan ongkoa lagi untuk transportasi.
“Sekali lagi buruh menolak UMP dan meminta 3.9 juta. Buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 10 November 2017 untuk menyatakan cabut mandat Gubernur dan menobatkan sebagai bapak upah murah.”
Terkait dengan rencana Anies – Sandi akan memberikan subsidi pangan yang dianggarkan nilainya 685 miliar di tahun 2018. Kemudian juga akan meningkatkan penerimaan kartu jakarta pintar dan peningkatan besaran transfer sebesar 560 miliar, Said Iqbal menilai lagi-lagi itu menunjukkan Gubernur gagal paham terhadap buruh Jakarta.
Menurut Said Iqbal, KJP dan subsidi pangan adalah untuk orang tidak mampu. Sedangkan menurut BPS, buruh dalam kategori mendekati miskin (near poor). Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah. Fakta di lapangan, begitu tarif listrik naik, sewa rumah naik, maka buruh menjadi miskin karena daya belinya turun akibat upah murah tadi. Sudah begitu, secara bersamaan tetap tidak ada subsidi.
Gaya-gaya retorika Anies Sandi yang mengklaim akan memberikan subsidi pangan 685 miliar dan KJP 560 miliar adalah setali tiga uang dengan Ahok yang juga menjanjikan hal yang sama pada buruh. Bahkan Ahok akan memberikan rumah susun dengan sewa murah sekali. Tetapi kemudian janji-janji itu tidak pernah terlaksana. “Anis setali tiga uang dengan Ahok, lip service tapi UMP DKI Jakarta tetap murah,” katanya.
“Jadi kalaupun ada penambahan subsidi, itu tidak ada artinya bagi buruh. Lagipula UMP untuk buruh lajang. Jadi tidak ada hubungannya dengan KJP,” kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.
“Sudahlah Anies dan Sandi hentikan live service dan gagal paham terhadap buruh Jakarta. Sebab sudah jelas Anies – Sandi pembohong dan ingkar janji,” pungkasnya.
