Bekasi, KPonline – Ratusan buruh dari berbagai PUK SPA yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menghadiri Konsolidasi Akbar Buruh Bekasi di Omah Buruh Kabupaten Bekasi, Sabtu, 25 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 213 peserta yang mewakili 97 PUK se-Kabupaten Bekasi. Konsolidasi ini dilakukan sebagai bentuk persiapan aksi untuk mengawal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat.
Dalam orasinya Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi Tudiyono ‘Fresa’ menegaskan bahwa pada Selasa mendatang kaum buruh akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah meminta Menteri Dalam Negeri mengintervensi Gubernur Jawa Barat agar segera melaksanakan putusan majelis hakim.
“Apabila Gubernur Jawa Barat tetap tidak menjalankan putusan tersebut, FSPMI akan meminta Menteri Dalam Negeri mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk penegakan hukum,” tegas Fresa.
Senada dengan Fresa, Jefri Affandi dari SPLP FSPMI Bekasi menyampaikan bahwa konsolidasi ini bertujuan menyatukan kekuatan buruh agar pemerintah pusat memberikan tekanan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kami berharap sebelum aksi berlangsung, Gubernur Jawa Barat sudah menyatakan tidak mengajukan banding sehingga putusan PTUN dapat segera dijalankan,” ujarnya.
Sementara itu, Teguh dari PC SPEE FSPMI Bekasi menegaskan bahwa putusan PTUN telah berkekuatan hukum tetap sehingga harus dihormati. Ia mengajak setiap PUK mengerahkan massa secara maksimal, termasuk menggunakan kendaraan roda dua, agar aksi memiliki kekuatan besar dalam mendorong Kemendagri mengambil langkah tegas.
Dengan konsolidasi ini, FSPMI Bekasi menyatakan siap mengerahkan ribuan buruh untuk aksi ke Kemendagri demi memastikan hak-hak pekerja yang telah diputuskan pengadilan benar-benar dilaksanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com