Batam, KPonline – Upah Minimum Sektoral Kota Batam menjadi fokus perjuangan kaum buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam aksinya, Jumat (16/12/2016).
Mereka tidak ingin pembahasan soal UMS Batam berlarut-larut seperti tahun lalu.
Lebih kurang delapan bulan berjuang untuk UMS Batam 2016, malah SK Gubernur Kepri terkait UMS itu digugat di pengadilan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan dimenangkan Apindo.
Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Suprapto mengatakan, belum lagi rekomendasi UMSK Batam 2017 disampaikan Wali Kota Batam ke Gubernur, buruh sudah dihadapkan pada masalah kenaikan harga sembako.
Belum lagi rencana kenaikan tarif dasar listrik PLN. Kedua hal itu tambah mencekik kaum buruh.
“Yang dinaikkan itu tarif dasar listrik untuk rakyat kecil lagi di bawah 10 ampere. Ini rezim brutal menurut saya,” kata Suprapto.
Dia juga menyinggung ‘lagu lama’ pemerintah. Jika dikaitkan dengan kenaikan harga sembako, dari pemerintah selalu beralasan tidak punya hak mengendalikan pasar.
“Selalu dibilang itu urusan pasar. Nggak punya hak mengendalikan pasar. Buat apa jadi pemimpin. Hanya menuruti kaum pemodal,” ujarnya.
“Kenapa kita harus turun? Buruh hanya meminta kesejahteraan saja. Kami cinta NKRI. Kami tak benci investasi. Tapi tolong jangan miskinkan rakyat lewat PP 78/2015,” sambung Suprapto.
Suprapto menegaskan, angka-angka UMS dari kesepakatan bipartit antara pengusaha dan buruh sebenarnya sudah ada.
Dimana pengusaha meminta kenaikan UMSK Batam sebesar 8,25 persen dari UMK Batam sebesar Rp3,241 juta.
“Kalau dari Rp3,241 juta itu, berarti untuk sektor 1 Rp3.245.000, sektor 2 Rp.3.275.000, dan sektor 3 Rp.3.490.000,” ujar Suprapto.
Sementara dari pekerja meminta kenaikan untuk sektor 1-garmen dan pariwisata sebesar 5 persen dari UMK Batam, sektor 2-elektronik sebesar 10 persen, dan sektor 3-logam dan galangan kapal sebesar 15 persen.
“Angka itu sebenarnya sudah ada. Tinggal Wali Kota lagi mau merekomendasikan yang mana,” kata dia. (*)
Sumber: Tribun News
Foto: Untung Wardani
