Harga Sembako Meroket Akibat Pemerintah Kalah Atas Oligarki

Jakarta, KPonline – Menjelang Ramadhan harga sembako melonjak naik salah satunya Minyak Goreng Bimoli harga 10 hari yang lalu di Lotte Mart Rp.28.000/2litre dan hari ini naik menjadi Rp.54.000/2litre.

Begitu juga harga harga sembako yang lain terus meroket seperti meroket yang dicontohkan Mukidi tempo dulu.

Bacaan Lainnya

Carut marutnya ketersediaan Minyak Goreng ditengah negara penghasil CPO terbesar di dunia tak lepas dari pengelolaan sumber daya alam yang jauh menyimpang dari UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa segala sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat berubah menjadi dikuasai oleh Oligarky pengusaha hitam dan ironisnya lagi Pemerintah tunduk kalah telak sama kekuasaan oligarky.

Sedari awal kelangkaan Minyak Goreng Pemerintah menuduh rakyatnya melakukan penimbunan stok minyak goreng, akan tetapi dengan adanya pengakuan menteri perdagangan bahwa ada kebocoran dari sekitar 415 juta liter minyak goreng murah hasil kebijakan DMO dijual ke luar negeri, hal ini menguak akar masalah kelangakaan minyak goreng yang sesungguhnya.

Adapun kebocoran minyak goreng murah itu merupakan hasil domestic market obligation (DMO) di tingkat distributor.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan, minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 Februari 2022 lalu.

Artinya, ketersediaan minyak goreng murah tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan.

Pejabat publik tdk kenal KECOLONGAN, yg ada gagal atau bodoh. Ini masuk tindakan penyelundupan dan kejahatan kemanusiaan, membuat antrian panjang, sampai ada yg meninggal.

Mendag harus bertanggung jawab: MUNDUR. Polisi harus usut dan hukum semua pihak yg bertanggung.

Buruh dan seluruh rakyat Indonesia menjadi korban atas kebodohan pejabat publik ditengah daya beli yang terus merosot yang diperparah pandemi Covid 19 dan kenaikan upah para buruh yang rata rata secara nasional kurang dari 2%.

Akal sehatmu di mana untuk urusan sembako saja gagal total dan menyengsarakan rakyat, kok malah minta penundaan pemilu bahkan minta tambah menjadi 3 periode, Edan !!!!!.

Iswan Abdullah, M.E
Pengamat ekonomi, Buruh dan Kebijakan Publik/Ketum PP SPDT.

Pos terkait