Batam,KPonline – Ketua konsulat cabang FSPMI Batam, Alfitoni mengungkapkan bahwa pemerintah kota Batam harus mengontrol harga harga sembako yang terus merangkah naik jelang penetapan UMK Batam 2018. Menurutnya bukan persoalan besarnya UMK yang kemudian membuat para buruh untuk berunjuk rasa setiap tahunnya, melainkan besarnya kebutuhan hidup di Batam yang jauh melampaui kota-kota lain di Indonesia, bahkan mungkin di Jakarta.
Belum lagi mulai bulan Januari nanti tarif dasar listrik juga akan mengalami kenaikan sebesar total 45 persen,menurutnya hal ini tidak sebanding dengan kenaikan UMK Batam yang hanya di bawah sepuluh persen.
“ Jika sembako terus naik, berapapun kenaikan UMK akan menjadi percuma dan tidak ada artinya” Ungkapnya
“ Untuk itu dalam aksi hari ini kita juga mendesak walikota Batam agar mengontrol harga-harga sembako”
Di Batam pedagang selalu mencari momentum dan celah agar bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Bahkan kenaikan UMK masih sebatas isu saja, para pengusaha sembako seolah-olah menyambutnya dengan gembira, dan mereka bahkan lebih dulu menaikkan dagangan mereka. Pada bulan Oktober ini saja misalnya di saat pembahasan UMK tengah berlangsung di kantor disnaker, berbagai kebutuhan hidup harganya sudah naik semua.
Dengan UMK tahun depan yang di kisaran tiga juta lima ratus ribu tentu masih sangat jauh jika untuk hidup yang di katakan layak. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga yang hanya berjarak setengah jam dimana gaji buruh di sana bisa sepuluh kali lipat lebih besar sementara harga sembakonya nyaris sama dengan Batam dan bahkan ada yang lebih murah di sana, tentu kita jadi bertanya apa yang salah dengan ini semua?
Batam masih jauh dari semboyannya yang menjadikan kota ini sebagai bandar dunia yang madani, yang ada justru surga bagi kapitalis, lihatlah aturan yang bisa dimainkan, pejabat yang bisa disogok.
Tidak sedikit bahkan yang memilih menyerah pada keadaan dan memilih untuk meninggalkan Batam menuju kota lain, meski tidak ada jaminan akan lebih baik di kota tersebut, tetapi jika di lihat dari angka pengangguran yang sudah tembus 20 ribu orang dan tingginya kriminalitas, maka alasan untuk meninggalkan Batam akan menjadi masuk akal dan menjadi PR besar bagi pemerintah setempat.
Seperti di ketahui hari ini buruh FSPMI akan kembali menggeruduk kantor walikota Batam guna mendesak walikota Batam dan gubernur Kepri agar segera membuat peraturan terkait upah kota Batam. Dan sejumlah isu daerah. (Ete)
