Jakarta, KPonline – Bagaimana mau ikut program dapat rumah dengan DP 0 rupiah bagi honorer, kalau tiap awal tahun masih merasa cemas, karena tidak punya kepastian bekerja? Demikian disampaikan Ketua FGTHSI Hamdi Zaenal menanggapi program rumah untuk pekerja yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pertemuan pimpinan serikat pekerja se DKI dengan Gubernur, di Balaikota, Kamis (25/10/2018).
Hamdi Zaenal honorer dinas lingkungan hidup yang bekerja sudah 15 tahun menyatakan, persoalan honorer di DKI lebih rumit lagi bila dibandingkan dengan pekerja di perusahaan.
Karena honorer di DKI setiap tahun diwajibkan untuk membuat perjanjian kerja baru dengan disertai syarat syarat seperti layaknya pegawai baru bekerja. Bandingkan dengan pekerja di perusahaan yang kontrak kerjanya dilakukan sekali saja.
Dengan adanya kontrak kerja yang dilakukan honorer setiap awal tahun mengakibatkan beberapa hal menimpa honorer.
Pertama, tidak adanya kepastian kelanjutan pekerjaan bagi honorer.
Kedua, sering dihantui rasa kecemasan saat akhir tahun karena perasaan takut tidak diperpanjangnya kontrak kerja individu.
Ketiga, tidak ada rasa aman untuk berinvestasi bagi kelangsungan hidup seperti ingin melakukan cicilan rumah, sekalipun dengan dp 0 rupiah.
Jadi dengan ketiga masalah tersebut bagaimana honorer ikut program rumah DP 0 rupiah?
Lalu solusi apa yang diinginkan oleh honorer DKI untuk tidak melakukan kontrak kerja tiap awal tahun? Memed Zaenal salah satu ketua forum honorer yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa untuk tidak terjadinya kontrak tiap tahun maka perlu dirubah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang tenaga kontrak kerja individu.
Konkrit usulan Memed dalam petemuan itu dengan memberikan satu berkas usulan tentang rancangan perubahan peraturan Gubernur yang mengatur kontrak kerja Individu. Forum Honorer berharap dengan perubahan peraturan Gubernur yang mengatur kontrak kerja individu itu akan menjadikan honorer bekerja lebih tenang dan punya kepastian masa depan.
“Ini sesuai motto DKI Jakarta yaitu maju kotanya, bahagia honorernya,” kata Memed.
Hadir dalam pertemuan disamping pimpinan serikat pekerja tingkat perusahaan juga hadir Ketua Majelis Nasional KSPI Didi Suprijadi dan Presiden KSPI Said Iqbal.
Dalam paparannya Gubernur DKI Baswedan Anies Bawes dan menyampaikan keinginannya agar mensejahterakan pekerja dan pengurus serikat pekerjanya. Akan lebih baik bila lebih banyak lagi orang yang mengurus masyarakatnya untuk itu perlu diberikan fasilitas bagi orang atau organisasi yang mengurusi masyarakat, seperti pengurus pengurus serikat pekerja perlu ditingkatkan kesejahteraannya.
“Semakin banyak organisai yang mengurusi masyarakat maka makin ringan beban kerja pemerintah DKI,” kata Anies, yang disambut tepuk tangan para pimpinan pengurus serikat pekerja se DKI.
Organisasi organisi serikat pekerja yang mengurusi anggotanya perlu diberikan fasilitas dari pemerintah seperti penguatan kapasitas pengurusnya, fasilitas perkantoran, dan program program penguatan lainnya.
“Memberikan fasilitasi organisasi bagi serikat pekerja agar mendapatkan tambahan buat pengurus dengan demikan assosiasi assosiasi pekerja dapat dukungan dari anggotanya, dimana anggota serikat pekerja yang tidak lain adalah masyarakat Jakarta juga,” tambah Anies.
Perlu diketahui program program yang akan dijalankan Gubrnur DKI ditahun 2019 ini adalah memberikan DP 0 rupiah bagi pekerja yang berpenghasilan UMP, memberikan Kartu Pekerja untuk memberikan subsidi kebutuhan pokok pekerja bagi pekerja DKI Jakarta serta memberikan fasilitas gratis buat transportasi bagi kebutuhan pekerja untuk pergi ketempat kerja.
Program program ini Anies berkeinginan agar pengurus pengurus atau assosiasi pekerja ikut berperan langsung menjadi bagian dari program ini. (Ayah Didi Centre)
