Jakarta, KPonline – Menaker dan jajarannya di Kemenaker tidak mempunyai kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap nasib ABK yang di sandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mereka yang saat ini masih disandera belum jelas nasibnya, namun Menaker bersikap seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal KSPI Muhamad Rusdi ketika diterima oleh sejumlah pejabat di Kemenaker, Kamis (14/7/2016).
Kekecewaan ini disampaikan, mengingat hingga saat ini Menaker belum memberikan perhatian dan langkah kongkrit terhadap buruh ABK yang disandera.
Kekecewaan Rusdi makin bertambah, ketika dalam pertemuan tersebut, sikap dan jawaban yang disampaikan jajaran Direktorat Binapenta Kementrian Tenaga Kerja cenderung lepas tangan.
“Mereka mengatakan fungsi dan tugas utama Kemanaker terkait tenaga kerja di luar negeri hanyalah sebagai regulator dan fasilitator dalam penempatan TKI ke luar negeri. Intinya kemenaker hanya memantau permasalahan tenaga kerja yang ada diluar negeri,” kata Rusdi.
Rusdi juga mendesak Presiden Jokowi untuk memecat Menaker karen tidak pro terhadap kaum buruh dan rakyat kecil. Sudahlah di dalam negeri lapangan pekerjaan semakin sempit, diluar negeri buruh Indonesia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.
Sebelumnya, saat diterima Wakil Dubes Filiphina untuk Indonesia Roberto Manalo, KSPI menekankan 4 hal terkait penyanderaan 7 ABK dan 3 TKI oleh kelompok Abu Sayyaf.
Pertama, Pemerintah dan Militer Filipina harus serius melakukan pembebasan terhadap 10 sandera.
Kedua, KSPI mendesak agar Pemerintah Filipina bersikap terbuka terhadap masuknya Militer Indonesia dalam proses pembebasan 10 sandera tersebut. Jika pemerintah Filipina tidak serius dan tidak mau membuka ruang kerjasama dengan militer Indonesia, semakin membuktikan bahwa pemerintah Filipina tidak serius atas penyanderaan yang terjadi.
Ketiga, KSPI akan melakukan aksi berkelanjutan kepung Kedutaan Besar Filiphina dengan jumlah massa aksi yg lebih besar sebagi bentuk protes keras kepada pemerintah Filipina. Aksi seruoa juga akan dilakukan ke kantor-kantor pemerintahan terkait seperti Kemenlu dan BNP2TKI dengan jumlah massa yang jauh lebih besar.
Keempat, KSPI sangat menghawatirkan keselamatan jiwa 10 orang yang disandera tersebut karena sudah memasuki hari ke 22 penyanderaan.
“KSPI tidak ingin ada satu orangpun ABK dan TKI yang disandera hilang nyawanya. Oleh karenanya seluruh pihak terkait harus peduli dan concern terhadap nasib para TKI,” pungkasnya. (*)
