Jakarta, KPonline – RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menghilangkan ketentuan yang mengatakan, bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kekhwatiran ini sangat beralasan, karena ketentuan Pasal 88 Ayat (2) selengkapnya
Purwakarta, KPonline-Penetapan upah minimum yang terlambat atau molor kembali memicu tanda tanya besar. Tahun ini selengkapnya
Laporan Utama
Kategori: Opini
Buruh Serukan Pemogokan Umum, Lawan Kebijakan Omnibus Law Presiden Jokowi
Jakarta, KPonline – Sejalan dengan beredarnya draf RUU Cipta Kerja, muncul sejumlah penolakan terkait dengan isi RUU tersebut. Penolakan keras terutama datang dari kelas buruh. Tak tanggung-tanggung, buruh menyerukan masyarakat selengkapnya
Jangan Abaikan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menegaskan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) lebih mendesak untuk disahkan ketimbang RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Hal selengkapnya
PHK Karena Efisiensi
Bogor, KPonline – Kata PHK, merupakan sebuah kata menjadi momok yang sangat meresahkan bagi kaum buruh atau para pekerja. Padahal kalau dicermati secara benar, PHK ini pasti terjadi dan tidak selengkapnya
Hilangnya Kepastian Kerja
Jakarta, KPonline – Dalam RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) BAB IV Ketenagakerjaan Bagian 2, disebutkan bahwa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihapus. Dengan dihapusnya Pasal 59, selengkapnya
KSPI Tolak Masuk Dalam Tim Bentukan Menko Perekonomian
Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menolak masuk dalam tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan yang merupakan salah satu klaster dalam RUU Cipta Kerja. Tim selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.