Jakarta, KPonline – Saya sangat setuju dengan adanya “Buruh Go Politic”.
Buruh harus menjadi motor pergerakan dan sebagai kontrol ekonomi sosial atas kebijakan Pemerintah.
Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak pro terhadap kaum buruh dan rakyat harus dikritisi.
Selain bergerak terus di parlemen jalanan dengan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan suara kaum buruh dan rakyat tentang kesejahteraan, tolal PHK, keadilan, kemanusian, penggusuran serta bersolidaritas.
Kenyataanya kaum buruh dan rakyat yang saat ini masih dianggap sebagai bagian dari kasta/golongan rakyat yang rendah/paling bawah.
Padahal kelas buruh menjadi rakyat mayoritas di Negeri ini. Akan tetapi tidak mempuyai kekuatan untuk membuat atau ikut serta dilibatkan dalam menentukan kebijakan di Negeri ini.
Dengan adanya buruh go politik, dengan mendorong kader-kader terbaik kaum buruh, tentunya untuk di tempatkan legislatif (DPRD atau DPR) melalui partai yang ada (sebagai alat/kendaraan) akan sangat positif untuk menambah kekuatan menekan kepada Pemerintah dalam memgambil sebuah kebijakan.
Akan tetapi, buruh tidak boleh menjadi kepanjang tangan sebuah partai. Buruh harus Independen tetapi tidak netral.
Y. Rawadi ,Cikarang.
