Buruh DKI Jakarta Tetap Geruduk Balai Kota, UMP 2027 Rp6,13 Juta Dinilai Belum Sesuai Tuntutan

Buruh DKI Jakarta Tetap Geruduk Balai Kota, UMP 2027 Rp6,13 Juta Dinilai Belum Sesuai Tuntutan

Jakarta, KPonline – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 oleh Gubernur Pramono Anung tidak serta-merta meredam tuntutan buruh. Meski kenaikan mencapai 7,1 persen atau Rp407.065 dibanding UMP 2026, buruh tetap turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta.

Bagi buruh, persoalan bukan sekadar adanya kenaikan upah, melainkan seberapa jauh angka tersebut mampu menjawab tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja di tengah tingginya biaya hidup di ibu kota.

Buruh sebelumnya menuntut kenaikan UMP sebesar 6,21 persen. Namun, angka yang ditetapkan pemerintah berbeda dari tuntutan yang disuarakan buruh. Perbedaan itulah yang membuat perjuangan tidak berhenti setelah keputusan gubernur ditandatangani.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026. Penetapan dilakukan setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha.
Pramono menyampaikan keputusan tersebut di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

“ Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono.

UMP DKI Jakarta 2027 meningkat dari Rp5.729.876 pada 2026. Pemerintah menyebut kenaikan tahun ini lebih tinggi dibanding kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 6,1 persen, dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.

Pramono juga menyebut pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit. Meskipun batas akhir penetapan jatuh pada 21 November, pembahasan berhasil diselesaikan lebih awal.

Namun, bagi buruh, selesainya pembahasan di meja Dewan Pengupahan tidak berarti selesainya perjuangan. Ketika angka yang ditetapkan belum sesuai dengan tuntutan, jalanan tetap menjadi ruang untuk menyampaikan sikap dan mendesak pemerintah agar mendengar suara pekerja.

Aksi di Balai Kota DKI Jakarta menjadi penegasan bahwa kenaikan upah bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur. Di balik angka tersebut ada kebutuhan hidup buruh, daya beli yang harus dijaga, serta tuntutan agar Jakarta tidak hanya menjadi kota yang tumbuh bagi dunia usaha, tetapi juga kota yang layak bagi mereka yang menggerakkan roda perekonomiannya.

Buruh tetap bergerak. Sebab bagi kaum pekerja, upah bukan hadiah dari pemerintah ataupun pengusaha, melainkan hak atas kehidupan yang layak dari hasil kerja mereka sendiri.