Buruh Merasa Jadi Korban, KSPI DKI Jakarta Nyatakan Perlawanan Tolak Penetapan UMP

Buruh Merasa Jadi Korban, KSPI DKI Jakarta Nyatakan Perlawanan Tolak Penetapan UMP

Jakarta, KPonline — Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di angka Rp 6,1 juta menuai penolakan keras dari kaum buruh. Mewakili Perwakilan Daerah (Perda) KSPI DKI Jakarta, Muhammad Andre Nasrullah secara tegas menyatakan bahwa pihaknya menolak keputusan tersebut karena buruh kembali dirugikan oleh kompromi “angka tengah” pemerintah.

​Dalam dinamika Dewan Pengupahan, disparitas usulan begitu tajam. Unsur Pekerja/Buruh: Mengusulkan indeks alfa 1 dengan nominal sekitar Rp6.210.000 demi menjaga daya beli dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

​Unsur Apindo (Pengusaha) mengusulkan alfa 0,5 (di kisaran Rp6,0–Rp6,4 juta).

​Unsur Pemerintah bermain di kisaran angka rendah (0,25 hingga 0,83) yang akhirnya berujung pada keputusan akhir pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada buruh.

​Bagi KSPI, angka alfa 1% adalah harga mati yang paling masuk akal di tengah merosotnya daya beli masyarakat Jakarta. Selama pemerintah terus berlindung di balik kebijakan “jalan tengah”, kesejahteraan buruh dipastikan jalan di tempat.

​Siapkan Konsolidasi dan perlawanan menanggapi keputusan sepihak ini, KSPI memastikan tidak tinggal diam. Konsolidasi akbar bersama seluruh elemen buruh di ibu kota sedang dimatangkan guna menyiapkan aksi perlawanan lanjutan.

​Tidak berhenti pada UMP, front perjuangan buruh kini juga membidik Upah Minimum Sektoral (UMS). KSPI mendesak Gubernur DKI Jakarta agar lebih dari 100 sektor pekerjaan—mulai dari buruh pelabuhan, transportasi, hingga kosmetik—segera diakomodasi dalam struktur upah sektoral tanpa syarat birokratis yang memberatkan.

​“Bertahun-tahun buruh selalu dirugikan dalam penetapan upah,” tegas Andre, perwakilan KSPI. Perlawanan buruh Jakarta dipastikan akan terus bergulir hingga keadilan pengupahan benar-benar ditegakkan.