Kawal Sidang Pleno Depeko, FSPMI Kota Bekasi Desak Kenaikan UMK 2027 Minimal 9,5–10 Persen ‎

Kawal Sidang Pleno Depeko, FSPMI Kota Bekasi Desak Kenaikan UMK 2027 Minimal 9,5–10 Persen  ‎

Bekasi, KPonline – Ketua Forum Komunikasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Bekasi, Heru Purdiyanto, S.H., menyampaikan tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Bekasi tahun 2027 minimal sebesar 9,5 hingga 10 persen. Pernyataan tersebut disampaikan saat berlangsungnya aksi pengawalan sidang pleno Dewan Pengupahan Kota (Depeko) di Gedung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi, Jumat (20/11/2026).

‎Dalam aksi tersebut, FSPMI Kota Bekasi menegaskan bahwa penetapan kenaikan upah tahun 2027 harus mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, khususnya angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi. Menurut Heru, kenaikan upah harus mampu menjaga daya beli sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

‎”Kami meminta agar kenaikan UMK Kota Bekasi tahun 2027 ditetapkan minimal 9,5 sampai 10 persen. Angka ini merupakan tuntutan yang kami dorong dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta nilai alfa 1 persen dalam perhitungan pengupahan. Kami ingin pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Bekasi juga dirasakan secara nyata oleh kaum pekerja,” tegas Heru.

‎Ia menambahkan, persoalan pengupahan tidak boleh hanya dilihat dari sisi kemampuan perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja yang terus meningkat. Menurutnya, buruh merupakan salah satu unsur penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri di Kota Bekasi.

‎Selain tuntutan kenaikan UMK, FSPMI Kota Bekasi juga memberikan perhatian serius terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK). Heru menilai bahwa upah sektoral harus mempertimbangkan karakteristik pekerjaan serta tingkat risiko yang dihadapi pekerja di masing-masing sektor industri.

‎Dalam hal ini, pihaknya mengusulkan besaran tambahan upah sektoral berdasarkan kategori risiko pekerjaan, yakni 1 persen untuk pekerjaan dengan risiko ringan, 2 persen untuk pekerjaan dengan risiko sedang, dan 3 persen untuk pekerjaan dengan risiko tinggi.

‎”Jangan sampai pekerja yang setiap hari berhadapan dengan risiko kerja tinggi mendapatkan perlakuan pengupahan yang sama dengan pekerjaan yang memiliki risiko lebih rendah. Harus ada penghargaan terhadap tingkat risiko, beban, serta karakteristik pekerjaan masing-masing sektor,” ungkapnya.

‎Heru juga menegaskan bahwa pengawalan sidang pleno Depeko merupakan bagian dari perjuangan serikat pekerja untuk memastikan aspirasi kaum buruh benar-benar diperhatikan dalam proses penetapan upah.

‎Ia berharap seluruh unsur yang terlibat dalam Dewan Pengupahan Kota dapat mempertimbangkan tuntutan tersebut secara objektif dan mengedepankan prinsip keadilan.

‎”Perjuangan upah bukan semata-mata memperjuangkan angka persentase, tetapi memperjuangkan kehidupan dan masa depan keluarga pekerja. Kami berharap keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan dan keberpihakan terhadap kesejahteraan buruh,” pungkas Heru.