Bandung, KPonline-BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V bersama JAMKESWATCH se-Jawa Barat menggelar audiensi dan sosialisasi terkait program Anggota Keluarga Tambahan (AKT) 1%, bertempat di Aula Sangkuriang Lantai 2 Kedeputian Wilayah V BPJS Kesehatan.
Hadir mewakili DPD JAMKESWATCH Purwakarta, Epin, Opan, dan Adi. Audiensi ini diikuti oleh perwakilan DPD JAMKESWATCH se-Jawa Barat.
Agenda utama membahas sosialisasi program AKT 1%, yaitu program penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk anak lebih dari 3, orang tua, dan mertua pekerja, dengan iuran tambahan sebesar 1% tiap 1 penambahan anggota keluarga dari upah pokok pekerja.
Dalam sesi diskusi, Epin dari DPD JAMKESWATCH Purwakarta menyampaikan beberapa masukan penting.
“Saat ini Purwakarta masih UHC (Universal Health Coverage). Untuk program AKT 1% ini, kita berharap BPJS di tingkat cabang mengadakan sosialisasi bersama kita di daerah beserta unsur lainnya seperti perusahaan dan serikat pekerja lain. Karena selama ini banyak perusahaan yang menolak mengakomodir penambahan anggota keluarga dengan alasan ribet atau takut menambah iuran perusahaan,” ujar Epin.
Epin menegaskan, perlu diluruskan pemahaman bahwa program AKT 1% ini tidak menambah beban perusahaan.
“Perlu diketahui, program AKT 1% tidak menambah beban perusahaan, karena murni iuran pekerja. Dimana misalkan pekerja menambah 1 anggota keluarga, maka menambah iuran 1% dari upah pokok, perusahaan tidak ikut nambah iuran,” jelasnya.
Ia menambahkan, manfaat dari program ini sangat besar bagi pekerja.
“Manfaatnya adalah, produktivitas meningkat karena pekerja sudah tenang, semua anggota keluarganya bisa mengakses layanan kesehatan. Dan perhitungan pembayaran iurannya lebih hemat dibandingkan peserta iuran mandiri,” tambahnya.
Audiensi menyepakati bahwa untuk mewujudkan dan memaksimalkan program AKT 1% ini, harus terus dibarengi dengan penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan sampai ke tingkat cabang, melibatkan perusahaan, serikat pekerja, dan stakeholder lainnya.
Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh keluarga pekerja Indonesia dapat terlindungi jaminan kesehatan tanpa harus terbebani biaya mandiri yang lebih mahal.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
