Jakarta, KPonline — Pembahasan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta terus berlanjut. Setelah menggelar sidang perdana Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) DKI Jakarta, seluruh unsur Dewan Pengupahan, termasuk perwakilan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), pimpinan federasi, serta anggota Dewan Pengupahan Provinsi, kembali melanjutkan agenda pembahasan melalui evaluasi dan diskusi hasil persidangan.
Pertemuan yang berlangsung di PPKD Jakarta Timur, Senin (9/11/2026), mengangkat agenda Monitoring dan Evaluasi Sektor-Sektor yang tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025.
Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan pengupahan sektoral, termasuk melihat relevansi klasifikasi sektor, kondisi aktual dunia usaha, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan daya beli pekerja.
Dalam sidang perdana Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, salah satu agenda strategis yang dibahas adalah usulan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027.
Selain membahas usulan UMSP 2027, forum juga mencatat bahwa apabila terdapat perubahan landasan hukum atau regulasi terkait mekanisme penetapan UMSP 2027, termasuk ketentuan yang merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 sebagaimana disampaikan dalam pembahasan, maka proses dan mekanisme penetapannya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi kalangan buruh, pembahasan ini bukan sekadar agenda administratif maupun rutinitas kelembagaan. Penentuan upah sektoral menyangkut pengakuan terhadap karakteristik pekerjaan, tingkat kompleksitas industri, produktivitas, risiko kerja, serta kebutuhan hidup layak para pekerja.
Karena itu, monitoring dan evaluasi Kepgub 33/2025 harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berbasis data. Jangan sampai evaluasi hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan koreksi kebijakan yang nyata dan berpihak pada keadilan pengupahan.
Keterlibatan unsur serikat pekerja/serikat buruh dan pimpinan federasi menjadi penting untuk memastikan aspirasi pekerja tidak berhenti sebagai catatan persidangan, melainkan benar-benar dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan.
Ujian sesungguhnya Dewan Pengupahan bukan hanya menghasilkan keputusan, tetapi memastikan keputusan tersebut adil, transparan, memiliki dasar hukum yang kuat, dan mampu menjawab realitas kehidupan kaum buruh.
Pembahasan UMSP 2027 kini menjadi salah satu titik krusial yang patut dikawal bersama. Sebab, kebijakan pengupahan bukan semata-mata angka di atas kertas, melainkan menyangkut martabat, kesejahteraan, dan masa depan jutaan pekerja beserta keluarganya.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com