Bandung, KPonline-Jamkeswatch FSPMI bersama BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V menggelar sosialisasi Program Anggota Keluarga Tambahan (AKT) 1% bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sangkuriang Lantai 2, Kantor Kedeputian Wilayah V BPJS Kesehatan, Bandung, Senin (9/11/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Undangan BPJS Kesehatan Nomor 1611/KEPWIL V/1126 serta Instruksi DPP FSPMI Nomor 00657Org/DPP FSPMI/XI/2026.
Sosialisasi ini juga menjadi kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya sukses dilaksanakan di Kedeputian Wilayah IV Jakarta pada 27 Oktober 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten. Kali ini, giliran seluruh wilayah Jawa Barat menjadi sasaran sosialisasi dan penguatan implementasi program AKT 1%.
Dihadiri Jajaran BPJS Kesehatan dan Pengurus JamkesWatch FSPMI
Dari pihak BPJS Kesehatan, kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Sinom selaku Asisten Deputi yang mewakili Bapak Sawal Sani Tarigan selaku Deputi Direksi Wilayah.
Turut hadir secara langsung Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandung, Ibu Diah; Kepala Cabang Soreang, Bapak Irfan; serta Kepala Cabang Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Bapak Wahyu.
Sementara itu, delapan Kepala Cabang BPJS Kesehatan lainnya dari berbagai wilayah di Jawa Barat mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom. Dengan demikian, seluruh 11 Kepala Cabang BPJS Kesehatan se-Jawa Barat terlibat dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Dari unsur FSPMI, hadir jajaran DPN JamkesWatch FSPMI, yakni Tommy Juniannur, RD. Heru Purnomo, dan Supriadi.
Selain itu, hadir pula perwakilan DPD JamkesWatch sesuai undangan, meliputi DPD JamkesWatch Cianjur M .Ridho N, Bekasi Kota Ali Mansyur, Bekasi Kabupaten Ahmad Mulyono, Karawang Syehudin , Purwakarta Evin, Bandung Raya Yana H, Cirebon Raya Rahmat Fuji S, dan Sukabumi , bersama 24 pengurus PUK yang namanya tercantum dalam lampiran undangan DPP FSPMI.
Kehadiran jajaran pimpinan BPJS Kesehatan dari seluruh cabang di Jawa Barat, baik secara langsung maupun daring, menunjukkan adanya keseriusan untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi program AKT 1% di wilayah Jawa Barat.
AKT 1% Merupakan Hak Pekerja yang Harus Dioptimalkan
Dalam pemaparannya, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V kembali menegaskan bahwa Program Anggota Keluarga Tambahan (AKT) 1% bagi peserta PPU Badan Usaha merupakan fasilitas kepesertaan JKN yang perlu dioptimalkan oleh perusahaan.
Program AKT 1% memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mendaftarkan anggota keluarga tambahan yang menjadi tanggungannya, meliputi anak keempat dan seterusnya, ibu, bapak, serta mertua, dengan ketentuan yang berlaku dalam program JKN.
Untuk kepesertaan anggota keluarga tambahan tersebut, terdapat tambahan iuran sebesar 1% dari upah pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini menjadi perhatian serius JamkesWatch FSPMI. Pasalnya, dalam praktik di lapangan, masih ditemukan perusahaan yang belum mengoptimalkan pendaftaran AKT dengan berbagai alasan, termasuk pertimbangan tambahan biaya iuran.
Padahal, dampak dari tidak didaftarkannya anggota keluarga tambahan tersebut sangat nyata bagi pekerja dan keluarganya. Orang tua maupun mertua pekerja berpotensi tidak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan melalui kepesertaan tersebut. Begitu pula anak keempat dan seterusnya yang seharusnya dapat didaftarkan sesuai ketentuan.
Bagi JamkesWatch, persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi kepesertaan, melainkan menyangkut perlindungan hak kesehatan pekerja dan keluarganya.
JamkesWatch Tegaskan Akan Mengawal hingga ke Perusahaan
DPN JamkesWatch FSPMI menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam kegiatan sosialisasi ini bukan sekadar untuk menerima materi dan informasi. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat langkah pengawasan dan memastikan implementasi AKT 1% benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan.
Tommy Juniannur, perwakilan DPN JamkesWatch FSPMI, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil sosialisasi dengan melakukan pemantauan langsung terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah Jawa Barat.
“Kami datang ke Bandung atas instruksi DPP FSPMI. Pulang dari sini, tugas kami jelas: cek perusahaan satu per satu. Di Jawa Barat ini, jangan sampai ada lagi orang tua pekerja yang ditolak di rumah sakit karena tidak didaftarkan AKT 1%. Ini perintah organisasi,” tegas Tommy Juniannur.
Menurutnya, sosialisasi harus menghasilkan tindakan nyata. Jangan sampai informasi mengenai hak pekerja sudah disampaikan, tetapi implementasinya di tingkat perusahaan justru tidak berjalan.
Dengan keterlibatan 11 Kepala Cabang BPJS Kesehatan se-Jawa Barat, JamkesWatch FSPMI kini memiliki ruang koordinasi yang lebih kuat dengan BPJS Kesehatan di masing-masing daerah.
Setiap temuan perusahaan yang belum mengoptimalkan pendaftaran AKT 1% akan menjadi bahan koordinasi dan diteruskan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Bukan Sekadar Sosialisasi, tetapi Komitmen Pengawalan
Kegiatan sosialisasi ditutup dengan komitmen bersama antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V dan JamkesWatch FSPMI untuk mengawal implementasi program AKT 1% agar berjalan secara maksimal dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Bagi JamkesWatch FSPMI, keberhasilan program JKN tidak cukup hanya diukur dari banyaknya peserta yang terdaftar. Lebih dari itu, seluruh hak kepesertaan yang telah diatur harus benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh pekerja beserta keluarganya.
Karena itu, JamkesWatch FSPMI akan terus menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, dan pendampingan terhadap pekerja, termasuk memastikan perusahaan tidak mengabaikan hak anggota keluarga tambahan dalam program JKN.
Sosialisasi telah dilaksanakan. Kini saatnya memastikan implementasi. JamkesWatch FSPMI siap mengawal AKT 1% hingga ke perusahaan, demi memastikan tidak ada lagi hak kesehatan keluarga pekerja yang terabaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com