Bandung, KPonline-BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V Bandung menggelar sosialisasi Program Pendaftaran Anggota Keluarga Tambahan (AKT) dengan skema iuran 1% bagi pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha. Kegiatan berlangsung di Aula Sangkuriang Lantai 2, Kantor Kedeputian Wilayah V BPJS Kesehatan.9/11/2026
Sosialisasi ini membahas secara menyeluruh ketentuan kepesertaan, besaran iuran, kriteria anggota keluarga yang dapat didaftarkan, hingga mekanisme pelaksanaan program AKT 1%. Program ini diharapkan dapat memperluas perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi anggota keluarga pekerja yang belum tercakup dalam tanggungan utama.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ibu Sinom selaku Asisten Deputi yang mewakili Deputi Direksi Wilayah, Sawal Sani Tarigan. Turut hadir Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandung, Diah; Kepala Cabang Soreang, Irfan; Kepala Cabang Cimahi/Kabupaten Bandung Barat, Wahyu; serta delapan Kepala Cabang BPJS Kesehatan se-Jawa Barat yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.
Dari unsur organisasi pekerja, hadir perwakilan DPN JamkesWatch FSPMI, yakni Tommy Juniannur, RD. Heru Purnomo, dan Supriadi, serta perwakilan DPD JamkesWatch sesuai undangan DPP FSPMI Nomor 00657Org/DPP FSPMI/XI/2026.
1. Memahami Skema Iuran JKN: PPU 5%, AKT Tambahan 1%
Dalam pemaparan materi, BPJS Kesehatan menjelaskan besaran iuran JKN untuk peserta PPU Badan Usaha.
Ketentuan iuran PPU Badan Usaha adalah sebesar 5% dari gaji pokok dan tunjangan tetap, dengan rincian:
4% ditanggung oleh pemberi kerja.
1% ditanggung oleh pekerja.
Batas atas dasar perhitungan gaji sebesar Rp12.000.000, sedangkan batas bawah mengacu pada UMK/UMP.
Iuran tersebut mencakup lima orang, yaitu pekerja sebagai peserta, satu orang istri/suami, dan maksimal tiga orang anak sesuai ketentuan.
Sementara itu, melalui program AKT 1%, pekerja dapat mendaftarkan anggota keluarga tambahan, seperti orang tua, mertua, maupun anak keempat dan seterusnya sesuai persyaratan yang berlaku.
Besaran iuran AKT adalah 1% per orang per bulan dari gaji pokok dan tunjangan tetap pekerja.
Sebagai ilustrasi, apabila seorang pekerja memiliki gaji sebesar Rp4.090.568, maka perhitungannya sebagai berikut:
Iuran PPU 5%: Rp163.623 per bulan untuk lima orang.
Iuran AKT 1%: sekitar Rp40.906 per orang per bulan.
Dengan demikian, melalui skema AKT 1%, pekerja memiliki kesempatan memberikan perlindungan kesehatan kepada orang tua, mertua, maupun anggota keluarga tambahan lainnya dengan tambahan iuran yang relatif terjangkau.
2. Iuran AKT 1% Lebih Terjangkau Dibandingkan Peserta Mandiri
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam sosialisasi adalah perbandingan besaran iuran AKT 1% dengan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.
Berdasarkan ilustrasi materi yang dipaparkan:
AKT 1% Kelas I: maksimal Rp120.000 per orang per bulan, dengan asumsi gaji pekerja mencapai atau melebihi batas atas Rp12.000.000.
PBPU Mandiri Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan.
Artinya, berdasarkan perbandingan tersebut, iuran AKT 1% dapat lebih hemat hingga Rp30.000 per orang setiap bulan dibandingkan iuran peserta mandiri Kelas I.
Informasi ini menjadi penting untuk disosialisasikan kepada pekerja maupun perusahaan agar tidak muncul anggapan bahwa pendaftaran anggota keluarga tambahan merupakan beban biaya yang tidak terjangkau.
Dengan memahami skema dan perhitungannya, perusahaan dan pekerja diharapkan dapat memanfaatkan program ini untuk memperluas jaminan kesehatan bagi keluarga pekerja.
3. Kriteria Tanggungan Anak PPU dan Anggota Keluarga Tambahan
Materi sosialisasi juga menjelaskan kriteria tanggungan anak bagi peserta PPU serta ketentuan umum pendaftaran AKT 1% bagi pekerja Badan Usaha.
Pembahasan mencakup persyaratan anggota keluarga yang dapat didaftarkan, dasar regulasi, mekanisme pendaftaran, serta manfaat kepesertaan AKT 1%.
Secara umum, program ini memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mendaftarkan anggota keluarga tambahan di luar tanggungan utama, termasuk orang tua, mertua, dan anak keempat dan seterusnya, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 beserta perubahannya.
4. Monitoring Kepesertaan Badan Usaha Per 1 Oktober 2026
Dalam kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah V juga memaparkan data monitoring kepesertaan Badan Usaha per 1 Oktober 2026.
Data tersebut menjadi salah satu instrumen untuk melihat perkembangan implementasi program AKT 1% di berbagai perusahaan di wilayah Jawa Barat.
Melalui data monitoring ini, diharapkan dapat diketahui perusahaan yang telah melaksanakan pendaftaran anggota keluarga tambahan maupun perusahaan yang masih perlu didorong untuk mengimplementasikan program tersebut.
JamkesWatch diharapkan turut melakukan pencocokan data dengan kondisi riil di lapangan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk mendorong peningkatan kepesertaan AKT 1% di lingkungan perusahaan.
5. BPJS Kesehatan Harapkan Dukungan JamkesWatch/FSPMI
Dalam materi penutup, BPJS Kesehatan menyampaikan harapan agar JamkesWatch/FSPMI dapat berperan aktif mendukung perluasan implementasi program AKT 1%.
Dukungan tersebut meliputi tiga hal utama:
Pertama, sosialisasi program AKT 1%. Membantu BPJS Kesehatan menyampaikan informasi mengenai manfaat, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran AKT 1% kepada pekerja beserta keluarganya.
Kedua, edukasi kepada pekerja. Meningkatkan pemahaman pekerja mengenai pentingnya perlindungan JKN bagi anggota keluarga tambahan yang belum tercakup dalam kepesertaan utama.
Ketiga, mendorong implementasi oleh Badan Usaha. Mengajak perusahaan agar melaksanakan program AKT 1% dan memfasilitasi pekerja dalam proses pendaftaran anggota keluarga tambahannya.
Sinergi antara BPJS Kesehatan dan JamkesWatch/FSPMI diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan program AKT 1%, sehingga semakin banyak keluarga pekerja yang memperoleh perlindungan kesehatan melalui JKN.
6. JamkesWatch: Hasil Sosialisasi Harus Ditindaklanjuti di Tingkat Perusahaan
Bagi DPN JamkesWatch FSPMI, sosialisasi ini menjadi bekal penting untuk memperkuat perjuangan pemenuhan hak jaminan kesehatan bagi keluarga pekerja.
Informasi mengenai besaran iuran, persyaratan, dan mekanisme pendaftaran AKT 1% perlu diteruskan kepada seluruh jajaran JamkesWatch hingga tingkat PUK.
Sebanyak 24 pengurus PUK yang mengikuti kegiatan dari berbagai wilayah di Jawa Barat diharapkan dapat membawa pulang materi sosialisasi tersebut dan menindaklanjutinya di perusahaan masing-masing.
Wilayah yang terlibat meliputi Cirebon, Indramayu, Bandung Raya, Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, hingga Purwakarta.
Langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada anggota, membangun komunikasi dengan pihak HRD, serta mendorong perusahaan agar memberikan kemudahan bagi pekerja yang ingin mendaftarkan anggota keluarga tambahannya melalui skema AKT 1%.
JamkesWatch menegaskan bahwa keterjangkauan iuran harus menjadi informasi penting yang dipahami oleh seluruh pihak. Dengan skema tambahan iuran yang dihitung sebesar 1% per anggota keluarga, pekerja memiliki peluang lebih besar untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada orang tua, mertua, dan anggota keluarga lainnya.
Jangan sampai orang tua dan keluarga pekerja kehilangan akses perlindungan kesehatan hanya karena kurangnya informasi atau belum adanya fasilitasi dari perusahaan.
7. Komitmen Ketua DPD JamkesWatch Se-Jawa Barat
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Ketua DPD JamkesWatch yang tercatat hadir meliputi:
Kabupaten Bekasi: Ali Mansur.
Kota Bekasi: Akhmad Mulyono.
Kabupaten Cianjur: M. Ridho N.
Kabupaten Karawang: Syehudin.
Kabupaten Purwakarta: Evin.
Bandung Raya: Yana H.
Cirebon Raya: Rahmat Fuji S.
Kehadiran jajaran JamkesWatch ini diharapkan menjadi penguat koordinasi dan konsolidasi organisasi dalam mengawal pelaksanaan program AKT 1% di masing-masing wilayah.
Perluas Perlindungan Kesehatan, Jangan Biarkan Kekuarga Pekerja Terabaikan.
Sosialisasi AKT 1% bukan sekadar penyampaian informasi mengenai besaran iuran, melainkan bagian dari upaya memperluas perlindungan JKN bagi keluarga pekerja.
JamkesWatch/FSPMI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi ini sampai kepada anggota dan ditindaklanjuti secara nyata di tingkat perusahaan.
Harapannya, tidak ada lagi pekerja yang kesulitan memberikan perlindungan kesehatan kepada orang tua, mertua, maupun anggota keluarga lainnya akibat kurangnya informasi dan pemahaman mengenai program AKT 1%.
AKT 1%: Iurannya Terjangkau, Manfaatnya untuk Keluarga.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com