DPD Jamkeswatch FSPMI Kota Bekasi Hadiri Pembahasan Sosialisasi Iuran 1% PPU-BU di BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat

Bekasi, KPonline – DPD Jamkeswatch FSPMI Kota Bekasi menghadiri kegiatan pembahasan sekaligus sosialisasi terkait ketentuan iuran 1% bagi anggota keluarga tambahan dalam kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha (BU). Senin, (09/11/2026) di Aula Sangkuriang, Kantor Kedeputian BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat

‎Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Wilayah V Jawa Barat, Bapak Sawal Sani Tarigan dan Ibu Sino, serta Direktur Jamkeswatch FSPMI, Tommy.

‎Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah hal penting berkaitan dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya mengenai kepesertaan dan mekanisme pembayaran iuran anggota keluarga tambahan.

‎Akhmad mulyono selaku Ketua Jamkeswatch FSPMI DPD Kota Bekasi mengatakan kepada Media Perdjoengan bahwa salah satu pokok pembahasan adalah mengenai program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di wilayah Bekasi.

‎”UHC Prioritas Kabupaten Bekasi saat ini sudah dapat digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, UHC Prioritas Kota Bekasi juga telah aktif dan dalam pelaksanaannya sejauh ini tidak ditemukan kendala.” Kata Akhmad

‎Selain itu, ia juga menjelaskan ada nya pembahasan ketentuan iuran sebesar 1% bagi anggota keluarga tambahan dalam kepesertaan PPU-BU.

‎”Besaran iuran tersebut dihitung berdasarkan 1% dari gaji pokok dan tunjangan tetap pekerja.” Seru Ahmad

Sosialisasi tersebut juga dijelaskan mengenai persyaratan administrasi kepesertaan. Anggota keluarga yang akan didaftarkan sebagai peserta tambahan wajib tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang sama dengan peserta PPU. Apabila nama anggota keluarga yang didaftarkan tidak tercatat dalam KK tersebut, maka pengajuan pendaftaran secara otomatis akan ditolak oleh tim verifikasi BPJS Kesehatan.

‎Pembahasan ini menjadi penting agar pekerja dan keluarganya memahami ketentuan kepesertaan, besaran iuran, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehingga tidak menimbulkan kendala ketika melakukan pendaftaran maupun mengakses layanan kesehatan.

‎