Jakarta, KPonline – Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan utang Negara hingga Juni 2017 sudah mencapai Rp 3.706,52 triliun, naik Rp 34,19 triliun dari satu bulan sebelumnya. Jumlah yang fantastis.
Utang ini naik sekitar Rp 1.400 triliun karena sebelum Jokowi menjadi presiden, terutama di masa pemerintahan SBY, utang Indonesia senilai Rp 2.700 triliun. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan agar kita tidak takut terhadap utang? “Harta kita itu masih banyak sekali,” ucapnya.
Kementerian Keuangan selalu mengklaim rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB/GDP) masih rendah di bawah 30 persen. Bahkan Sri Mulyani Indrawati pun juga mengklaim dilihat dari rasionya utang Indonesia masih aman.
Berikut adalah 3 tanggapan terkait utang Negara yang kian mengkhawatirkan.
1. Prioritas APBN Untuk Bayar Utang, Kapan Prioritas Untuk Rakyat?
Menurut Rizal, indikator utang Negara yang paling penting itu bukan persentasi atau rasio utang terhadap GDP.
“Akan tetapi, yang penting adalah, kemampuan bayar utang terhadap penerimaan ekspor (debt payment ratio). Karena sekarang yang terjadi, utang naik, kemampuan bayar melemah,” cetusnya.
Bahkan menurutnya, soal utang ini tak masuk akal jika rasionya harus membandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jepang.
“Membandingkan rasio utang dengan Amerika itu konyol. Karena AS itu tinggal cetak dollar dan jual ke luar negeri, apalagi didukung hegemoni militer dan politik,” jelas Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.
Pemerintah harus tahu kondisi utang di negara-negara yang dibandingkan dengan utang pemerintah Indonesia itu.
“Kalau membandingkan rasio utang terhadap GDP duga Jepang juga tidakpas. Karena (di Jepang) sebagian besar utang domestiknya itu bunga murah. Sehingga tidak bisa didikte kepentingan bond holder (pemegang surat utang),” papar dia.
Sementara dengan utang yang tinggi itu, kata dia, jadi masalah Indonesia. Karena prioritas utama dalam anggaran terlihat di APBN-P 2017 adalah masih untuk pembayaran utang. Jika seperti ini, bagaimana mungkin memprioritaskan untuk kepentingan rakyat?
2. Utang Tidak Bisa Membuat Negara Ini Mandiri dan Berdirikari
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Utang negara yang terus meningkat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan negara untuk mewujudkan negara yang mandiri dan berdikari.
Penumpukan utang yang dilakukan tim ekonomi pemerintah, juga tidak sesuai dengan Trisakti dan Nawacita yang selalu digaungkan pemerintahan Joko Widodo.
“Trisakti kan salah satunya berdiri di atas kaki sendiri, ini kan berdiri di atas kaki orang jadi itu bukan trisakti,” ketusnya.
Menurutnya, pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan rakyat tidak perlu panik dengan adanya hutang, harus diingatkan ada bahaya besar dibalik sebuah hutang.Resiko dan dampaknya harus diperhitungkan dengan baik.
“Apalagi kita menghabiskan dana untuk mencicil bunga maupun pokoknya,” tukas politisi Gerindra itu
3. Utang Bisa Sebabkan Perbudakan
Sementara itu, menurut Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB), H. Hendri Tanjung, utang negara ini akan mengakibatkan pada debt trap, pendapatan negara tersedot untuk mencicil utang dan intervensi asing dalam pembuatan UU.
“Dan akibat utang ini rakyat susah serta akan terjadi ‘perbudakan’ atas negeri dan penduduknya,” jelas Hendri.
