Taat Instruksi Organisasi, PC dan PUK-PUK SPAI FSPMI Bekasi Kawal 5 Tuntutan Buruh di DPRD Jabar

4 views
Taat Instruksi Organisasi, PC dan PUK-PUK SPAI FSPMI Bekasi Kawal 5 Tuntutan Buruh di DPRD Jabar

Bandung, KPonline — Bentuk komitmen, kepatuhan, serta ketaatan terhadap instruksi organisasi ditunjukkan secara nyata oleh jajaran Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kab./Kota Bekasi bersama PUK – PUK SPAI FSPMI Bekasi.

Massa Aksi FSPMI Bekasi dan Jabar hadir menyuarakan aspirasi dalam Aksi Daerah Serempak yang digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 27, Citarum, Bandung, Kamis (1/10/2026).

​Kehadiran massa aksi FSPMI dari Bekasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi organisasi melalui Surat PC SPAI FSPMI Kab./Kota Bekasi Nomor: 577/Org/PC SPAI FSPMI/Bks/IX/2026 tertanggal 26 September 2026, yang ditandatangani oleh Ketua Saiful Bahri, S.H. dan Sekretaris Sulaeman.

​”Hadirnya PC SPAI FSPMI Bekasi dan PUK – PUK SPAI FSPMI Bekasi di Gedung DPRD Jabar hari ini adalah bukti konsistensi kami yang Berani dan Berintegritas. Sebagai pengurus dan anggota, kami taat, patuh, dan tunduk terhadap instruksi organisasi untuk terus mengawal isu-isu ketenagakerjaan demi kesejahteraan kaum pekerja,” ujar salah satu perwakilan perangkat aksi di lokasi.

​Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut turut melibatkan unsur PC, PUK, hingga Garda Metal serta Para Pekerja Perempuan & Pekerja Muda FSPMI Kab./Kota Bekasi.

​Dalam aksi serempak ini, FSPMI membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan legislatif:

– ​Meminta DPRD Provinsi Jawa Barat menerbitkan rekomendasi resmi ke DPR RI agar segera mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan.
– ​Menuntut penetapan UMK/UMP 2027 naik sebesar 7,5% hingga 9%, serta penetapan UMSK/UMSP 2027.
– ​Menuntut kebijakan Pajak Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 0%.
– ​Menolak secara tegas aturan pesangon 0,5.
– ​Mendesak revisi Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Alih Daya (outsourcing).

​Massa aksi berharap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menemui perwakilan buruh dan merealisasikan rekomendasi yang dituntut demi memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan di tingkat daerah maupun nasional. (Amir)