Mojokerto, KPonline – Dalam peradaban manusia, teknologi terus mengalami perkembangan. Saat ini dengan begitu pesatnya perubahan teknologi, sektor industri sedang menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu tren otomatisasi atau digitalisasi dan pertukaran data terkini dalam penggunaan teknologi di fabrikasi.
Revolusi industri 4.0 tentunya membawa pengaruh terhadap perekonomian dan tatanan masyarakat. Untuk mengetahui pengaruh revolusi industri dan apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya, Bima Yudhistira dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memaparkan untuk kita.
” Dengan adanya revolusi industri 4.0 diharapkan terjadi peningkatan produktifitas dan efektifitas, daya beli masyarakat juga seharusnya mengalami kenaikan, ” Ujarnya di sela-sela seminar pekerja yang di gagas oleh PUK FSPMI PT.SAI di warung Apung Mojokerto (15/12/2018).
” Kawan-kawan pekerja tidak perlu kuatir revolusi industri akan mengakibatkan PHK massal, karena disitu juga akan tercipta lapangan kerja baru, sektor industri baru yang nantinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran terbuka, ” Urainya menjawab salah satu pekerja peserta seminar yang kuatir akan dampak revolusi industri di perekonomian dan tatanan masyarakat.
Revolusi industri sejatinya terfokus di industri manufaktur, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi di sektor jasa dan hilangnya beberapa jenis pekerjaan. Untuk skala Indonesia itu tidaklah terjadi serta merta. Pemerintah tidak perlu panik namun harus melakukan langkah antisipatif yang terarah dan terukur.
Menurut Bima, para pekerja perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan itu. Salah satu caranya adalah meningkatkan skill dan adaptif terhadap perubahan teknologi, sehingga bisa mengikuti dan tetap dibutuhkan dalam mendorong lahirnya industri yang baru.
Disinggung mengenai sistem dan struktur industri dan ketenagakerjaan Indonesia yang belum mengakomodir revolusi industri 4.0, Bima menyarankan pemerintah belajar dari negara lain yang telah berhasil melaluinya. Pemerintah diharapkan membuat semacam peraturan pemerintah atau disusun RPJMM disertai petunjuk teknisnya. Tidak hanya ditataran pusat namun juga sampai ke daerah.
Ia menggambarkan sampai saat ini, pembahasan revolusi industri 4.0 hanya parsial dilakukan di kementerian perindustrian, pembahasannya berbeda lagi di kementerian ketenagakerjaan. Jadi belum ada satu persamaan persepsi terkait revolusi industri 4.0. Dengan dibuatnya sebuah peta jalan, regulasi dan sistem, semua struktur pemerintahan pusat sampai daerah bisa menjalankannya dengan seragam dan serempak.
Misalnya membuka balai latihan kerja yang menambahkan pelatihan digital, atau juga sistem sekolah vokasi, mulai dari SMK, diploma atau politeknik. Kurikulumnya harus lebih disesuaikan sehingga lulusan lebih mudah terserap dan mendorong revolusi industri 4.0. Termasuk didalamnya regulasi pengupahan, dengan adanya perubahan digital maka harus memasukkan skill digital dalam tambahan Upah Minimum, sehingga lebih memacu pekerja untuk belajar dan ikut pelatihan peningkatan skill.
Saat ditanyakan apa yang harus dipersiapkan oleh serikat pekerja dan pemerintah menghadapi revolusi industri 4.0?. Bima menjawab pemerintah memang harus membangun sumber daya manusia (SDM). Di APBN sudah ada anggaran pendidikan sebesar 20%, namun tidak jelas outputnya sehingga belum bisa bersaing dengan Vietnam yang anggarannya sama. Untuk mata pelajaran matematika, bahasa dan science, mereka lebih baik dari Indonesia. Bukan berarti anggaran kita kurang, tetapi harus ada perombakan post anggaran untuk pendidikan terutama outputnya mengarah pada revolusi industri 4.0.
Untuk para pekerja harus sering melakukan re-skilling dan re-training dari level PUK sampai organisasi pusat dengan mengundang para ahli dari Jepang, Cina, Jerman atau sesuai bidangnya untuk melakukan upgrading skill. FSPMI dan KSPI harusnya bisa memfasilitasi.
Selain itu Bima juga menyarankan memperkuat badan penelitian dan pengembangan (Litbang), sebab database digital, survey, pemetaan dll sangat penting di era komputerisasi. Harus ada standarisasi dari pusat, termasuk juga SDM yang di training oleh pusat.
Kecilnya anggaran Litbang yang hanya sebesar 1% dari PDB, menurut Bima perlu dinaikkan oleh pemerintah pusat. Regulasi juga harus diperjelas serta pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah di bagian Litbang, harus sesuai dengan kondisi dan potensi daerah itu. Regulasi itu juga harus disertai sanksi yang jela
Revolusi industri 4.0 tak ubahnya sebuah seleksi alam terkait tingkah polah manusia dalam hal pola pikir dan budaya, bagaimanapun aplikasi teknologi dalam kehidupan tidak harus menjadi sebuah ketergantungan. Seberapapun canggih keberadaan manusia dibaliknya sangat menentukan. Sosialisasi, edukasi, dan pertukaran informasi harus selalu online di masyarakat, agar mereka tidak menjadi korban dan tumbal teknologi.
(Ipang Sugiasmoro)
