Morowali KPonline – PUK SPLP FSPMI PT TSI/PMMI menggelar perundingan bipartit bersama pihak manajemen pada Sabtu, 14 November 2026, pukul 09.35 WITA, bertempat di GA PT TSI/PMMI. Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara serikat pekerja dan manajemen untuk membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan sekaligus memperjuangkan pemenuhan hak-hak anggota.
Perundingan tersebut dihadiri Ketua PUK SPLP FSPMI PT TSI/PMMI, Aprianto Resky, Sekretaris Jeri Irawan, serta sejumlah anggota PUK SPLP FSPMI.
Sementara dari pihak perusahaan hadir perwakilan Departemen Power Plant, Marina, perwakilan Departemen Iron Making, Salma dan Ahmad, perwakilan manajemen, Melisa, serta HRD Industrial Relations (HI) TSI/PMMI, Khaerul.
Dalam dialog tersebut, PUK SPLP FSPMI menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan anggota. Beberapa persoalan yang menjadi pembahasan antara lain penyediaan alat tulis kantor (ATK), alat pelindung diri (APD), pemberian benefit penghargaan tingkat pertama, pengajuan tunjangan skill operator, tunjangan telekomunikasi, hingga persoalan pemenuhan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari hasil perundingan, terdapat sejumlah tanggapan dan kesepakatan yang disampaikan pihak manajemen.
Pertama, terkait pemberian benefit kepada Saudara Amrin sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), manajemen memberikan tanggapan positif. Selanjutnya, persoalan tersebut akan disampaikan terlebih dahulu kepada atasan untuk ditindaklanjuti.
Kedua, mengenai kebutuhan ATK di masing-masing departemen, manajemen menyatakan siap memfasilitasi. Pekerja cukup mengajukan permintaan melalui formulir yang telah tersedia untuk pengambilan barang di gudang. Manajemen juga memastikan proses pengajuan tersebut tidak akan dipersulit.
Ketiga, terkait kuota APD yang dinilai kurang efektif, khususnya di Departemen Power Plant, manajemen menjelaskan bahwa pengaturan kuota merupakan kewenangan Departemen ERM. Untuk itu, manajemen akan melakukan koordinasi dengan pihak ERM guna membahas persoalan tersebut.
Keempat, pembahasan mengenai kasus PHK Saudara Asril Iskandar menjadi salah satu poin penting dalam perundingan. Pihak manajemen menyatakan kesediaannya untuk memenuhi hak pesangon pekerja sebesar satu kali ketentuan sebagaimana yang diperjuangkan serikat pekerja dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelima, terkait pengajuan skill tingkat pertama bagi operator kendaraan dan operator alat berat, pihak manajemen Departemen Iron Making menyampaikan bahwa pemberian tunjangan skill tetap mengacu pada kualifikasi serta persyaratan yang berlaku di perusahaan.
Ketua PUK SPLP FSPMI PT TSI/PMMI, Aprianto Resky, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas respons positif manajemen terhadap berbagai masukan yang disampaikan dalam perundingan tersebut.
Menurutnya, hasil pembahasan mengenai pemenuhan hak pekerja, khususnya persoalan PHK Saudara Asril Iskandar, merupakan hal penting yang harus terus dikawal agar tidak ada hak anggota yang terabaikan.
“Kami sangat bersyukur atas respons dan tanggapan dari pihak manajemen terhadap masukan-masukan yang kami sampaikan. Kami akan tetap mengawal setiap hak anggota, terutama apabila masih ada yang belum sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku,” ujar Aprianto Resky.
Ia menegaskan bahwa keberadaan serikat pekerja bukan sekadar menjadi wadah berkumpul, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi, dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
Perundingan bipartit ini menjadi salah satu bukti bahwa dialog antara serikat pekerja dan manajemen merupakan bagian penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Meski sejumlah persoalan telah mendapatkan respons positif, PUK SPLP FSPMI PT TSI/PMMI menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti hingga benar-benar terealisasi.
“Perjuangan belum selesai. Kami akan tetap berjuang sampai kesejahteraan yang menjadi hak kami dapat terwujud dengan sungguh-sungguh,” tegas Aprianto.
Bagi PUK SPLP FSPMI PT TSI/PMMI, setiap hak pekerja harus diperjuangkan dan setiap kesepakatan harus dikawal pelaksanaannya. Sebab, kesejahteraan pekerja bukan sekadar harapan, melainkan bagian dari hak yang wajib dihormati.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com