Kendari, KPonline – Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP SPLP FSPMI) turun langsung ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (21/11/2026), untuk membahas persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami ribuan pekerja, termasuk ketidakpastian pemenuhan hak-hak pekerja akibat kepailitan perusahaan.
Diskusi berlangsung di lobi Plaza Inn Hotel by Horison, Kendari. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PP SPLP FSPMI Supriyanto, Bendahara Umum Rengga Pria Hutama, S.H., Sekretaris I Yanto, Ketua DPW FSPMI Sulawesi Tenggara, Arif Sanjaya beserta jajaran pengurus, Ketua PC SPLP FSPMI Kabupaten Morowali, Abdul Rahman, serta sejumlah pekerja yang tengah menghadapi persoalan hubungan industrial.
Dalam suasana serius dan penuh antusias, para pekerja menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari PHK massal hingga ketidakjelasan nasib dan hak-hak normatif pekerja akibat perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut adalah aspek hukum kepailitan dan konsekuensinya terhadap pekerja. Rengga Pria Hutama, S.H. menguraikan secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur kepailitan, termasuk dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.
Ia menjelaskan bahwa kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
“Regulasi tersebut mengatur penyelesaian persoalan utang-piutang melalui mekanisme sita umum atas seluruh kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas,” kata Rengga
Penjelasan tersebut menjadi penting agar para pekerja memahami posisi hukum dan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam memperjuangkan haknya, terutama ketika perusahaan menghadapi persoalan keuangan hingga dinyatakan pailit.
Sementara itu, Ketua Umum PP SPLP FSPMI Supriyanto menyampaikan bahwa kehadiran jajaran pengurus pusat di Kendari diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pekerja yang sedang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan kehadiran kami bisa membantu permasalahan yang sedang dialami buruh di Kendari,” ujar Supri.
Menurut Supriyanto, kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk hadir lebih dekat dengan pekerja, mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi, serta mencari jalan keluar melalui komunikasi, konsolidasi, dan pendampingan organisasi.
Melalui pertemuan ini, PP SPLP FSPMI berharap persoalan PHK massal dan perselisihan hubungan industrial di Kendari mendapatkan perhatian serius serta penanganan yang tepat, sehingga hak-hak pekerja tetap terlindungi.
Perjuangan organisasi bukan sekadar membangun kekuatan serikat pekerja, melainkan juga memastikan setiap buruh mendapatkan perlindungan dan pendampingan ketika menghadapi persoalan hubungan industrial.”Buruh tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian ketika hak dan masa depannya terancam,” pungkas Supri.