Jakarta, KPonline – Bakal Calon Legislatif yang direkomendasikan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Pramucahya Purwanto mengaku pernah di PHK. Bersama kawan-kawannya, ia bahkan pernah melawan PHK tersebut hingga ke Mahkamah Agung (MA). Karena itulah, ia bisa merasakan ‘sakitnya’ kaum buruh ketika harus kehilangan pekerjaan. Ketika hak dan hasil kerjanya tidak dihargai sebagaimana layaknya.
Pengalaman itu terpatri kuat dalam ingatan Pram. Sesuatu yang kemudian membuatnya termotivasi untuk ikut memperjuangkan agar hak-hak pekerja tidak dinistakan. Salah satunya melalui perjuangan di jalur politik.
Jika ada komitmen yang kuat dari legislatif untuk menghapus outsourcing dan mempersulit PHK, sebenarnya DPR RI bisa membuatkan regulasinya. Tetapi sayangnya, tidak banyak anggota legislatif yang memiliki keberpihakan terhadap kaum buruh.
Oleh karena itu, Pram bersedia menjadi alat bagi kepentingan kaum buruh. Terlebih lagi, meskipun jumlah buruh signifikan, selama ini suara mereka di legislatif belum terwakili.
Apa yang disampaikan Pram sejalan dengan sikap KSPI. Organisasi yang dipimpin Said Iqbal ini mengambil strategi go politik. Agar suara pekerja ikut mewarnai pengambilan kebijakan. Sehingga dari tahun ke tahun nasib buruh tidak tersisihkan.
“Saya sudah berkoordinasi dengan FSPMI Jawa Timur dan meminta do`a restu untuk maju dalam pileg 2019,” ujar Pram yang juga diberi amanah sebagai Bendahara Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Korwil Jawa Timur.
Pertanyaan selanjutnya yang penting untuk dijawab, mengapa buruh harus berpolitik?
Menapa Buruh Harus Go politik?
Di website Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) pernah diterbitkan sebuah artikel yang berjudul tentang “Politik : Strategi Baru Perjuangan Buruh”. Dalam tulisannya itu dibahas tentang empat point penting yaitu: Kenapa kita harus berpolitik? Bagaimana hubungan antara politik dan buruh? Bagaimana kondisi sekarang? Dan apa yang harus kita lakukan?
Point pertama tentang kenapa kita harus berpolitik? Sebab semua kebijakan yang ada dan dikeluarkan oleh pemerintah sesungguhnya adalah produk politik. Dari urusan terkecil sehari-hari, seperti harga-harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. “Dalam bidang ketenagakerjaan misalnya upah, sistem kerja dan hak-hak buruh lain juga produk politik. Oleh karena itu, agar produk kebijakan yang ada berpihak kepada kaum buruh/rakyat kecil, kita semua tak boleh apatis terhadap politik. Tak boleh urusan politik hanya dipasrahkan kepada orang-orang yang tidak kita kenal tanpa mandat yang jelas” jelasnya.
Kedua, bagaimana hubungan antara politik dan buruh? Sesungguhnya Periode orde lama gerakan buruh dekat dengan politik, sehingga pada periode itu aturan undang – undang yang dibuat sangat bagus, karena ada peran serta buruh di dalam merumuskan aturan tersebut.
Sejarah juga mencatat bahwa sesungguhnya pada masa orde lama serikat-serikat buruh yang ada pada masa itu merupakan underbownya partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik kaum buruh sudah tinggi ketika itu.
Pada periode orde baru gerakan buruh dijauhkan dari politik praktis, kita semua disibukkan dengan persoalan di pabrik, padahal persoalan kita di pabrik, kesejahteraan yang kita dapat, semua akibat kebijakan politik. Sehingga asumsi yang melekat adalah bahwa politik itu jahat, politik itu kotor, politik itu sumber perpecahan dan pandangan buruk lainnya.
Ketiga, Bagaimana kondisi sekarang? Data yang ada membuktikan hampir 66% anggota DPR berasal dari unsur pengusaha dan orang-orang yang dimodali oleh pengusaha. Dengan kenyataan tersebut, tidak heran mengapa kebijakan-kebijakan perburuhan yang ada saat ini, semakin lama semakin merugikan buruh.
Yang miris adalah pengusaha saja sudah menyadari akan pentingnya merebut atau duduk di kursi-kursi kekuasaan guna melanggengkan kepentingan mereka. Lalu mengapa buruh yang notabene adalah kaum mayoritas tidak memanfaatkan arena perjuangan politik sebagai media untuk memperjuangkan hak-haknya.
Keempat, apa kemudian yang harus dilakukan? PEMILU kali ini (2019) semua buruh harus berani menyatakan sikap merubah strategi dengan memilih calon yang ditunjuk oleh serikat (organisasinya) dan berasal dari buruh yang dapat dikontrol oleh kita bersama. Calon yang VISI dan MISINYA mencerminkan kebutuhan kaum buruh. Oleh karena itu, penting bagi kaum buruh untuk mendukung secara real dan ikut dalam memenangkan calon-calon anggota legislatif dari buruh. Kaum buruh harus mulai memperluas strategi perjuangannya melalu ranah politik. Bahwa perjuangan buruh dari pabrik menuju publik.
Baca artikel lain tentang PRAMUCAHYA PURWANTO
