Pelalawan, KPonline – Pentingnya menguasai teori dalam melaksanakan praktek dilapangan, sebagai konsep untuk melakukan suatu pengadvokasian. Oleh sebab itu, dilakukan pendidikan bagi Dewan Pimpinan Daerah Jamkeswatch Kabupaten Pelalawan (DPD JW) dan Dewan Pimpinan Wilayah Jamkeswatch Riau (DPW JW).
Tepatnya di Sekretariat Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Pelalawan (KC FSPMI), Jln. Duku Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Sabtu (25/10/20) pukul 09:00 WIB.
Selain dihadiri Hedirman Waruwu selaku staff fungsioner KC FSPMI, agenda kali ini juga ikut dihadiri oleh pengurus KC FSPMI serta jajaran, DPW Jamkeswatch beserta jajaran, dan DPD Jamkeswatch serta jajarannya. Bersama-sama mengkontribusi dalam mewujudkan suatu tujuan bersama yaitu Sehat Hak Rakyat.
“Struktur Jamkeswatch terdiri dari DPW Jamkeswatch dan DPD Jamkeswatch yang berfungsi mengontrol suatu sistematis di tiap-tiap cakupannya. DPW Jamkeswatch mengontrol di kawasan Provinsi dan DPD Jamkeswatch mengontrol di kawasan Kabupaten,” ungkap Hedirman Waruwu.
Kemudian, Ia pun menjelaskan bahwa Jamkeswatch adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai pengawas atau mengontrol pelaksanaan jaminan kesehatan. Terdapat regulasi-regulasi tentang mengontrol pelaksanaan tersebut salah satunya dalam UUD 1945 dan Pancasila sila ke-5.
Ketua KC FSPMI Yudi Efrizon, didampingi sekretarisnya Jasmadi, ikut mendukung agenda kali ini. “Kita sama-sama tahu bahwa ini adalah kegiatan sosial tanpa pamrih. Tidak ada upah yang kita dapat dalam pelaksanaannya. Didasari ikhlas lahir batin dalam menolong sesama”, ucapnya.
“Pendidikan ini sangat kita butuhkan guna menambah ilmu dan wawasan kita seputar JamkesWatch juga regulasi yang terdapat didalamnya. Disamping itu, juga silaturahmi kita semakin erat dengan berdiskusi bersama”, lanjut Jasmadi.
Agenda berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dengan dilakukannya pendidikan serta diskusi bersama dengan relawan Jamkeswatch seputar kesehatan masyarakat dimasa pandemi ini, harapannya dapat terimplementasi dalam pengadvokasian kedepannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
