Batam, KPonline – Jum`at (8/4/2016), FSPMI menyelenggarakan sosialisasi hasil Kongres di Gedung Pertemuan Khazanah Batam. Sosialisasi yang dihadiri oleh jajaran pengurus DPP FSPMI dan sekitar 50 orang pengurus PUK SPA FSPMI se-Batam.
Nampak hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden FSPMI DPP FSPMI Willa Faradian, Sekretaris Jenderal FSPMI Riden Hatam Aziz, Ketua Umum PP SPEE FSPMI Yudi Winarno dan Ketua Umum PP SPL FSPMI M. Yadun Mufid.
Sosialisasi ini dimaksudkan agar hasil Kongres dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh struktur di semua tingkatan organisasi, mulai dari PUK, PC, KC, DPW di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
Beberapa poin penting dalam sosialisasi ini adalah sebagai berikut: (1) Mulai bulan April 2016 pembayaran iuran COS sudah harus memakai umk/ums tahun 2016, mulai 1 Januari 2017 sudah harus menerapkan sistem distribusi pembagian COS yang baru yaitu 45% di kirim langsung ke DPP dan 55% untuk PUK; (2) Untuk Garda Metal, garis komando dan koordinasi langsung di bawah presiden; (3) Terbentuknya sektor baru yaitu sektor Dirgantara. Artinya, saat ini ada 6 sektor di tubuh FSPMI, yang sebelumnya 5 sektor, yaitu elektronik elektrik (EE), automotif mesin dan komponen (AMK), logam (SPL), perkapalan dan jasa maritim (SPJM), serta aneka industri (AI); dan (4) Pembentukan ormas untuk cikal bakal parpol, di mana rencanaya ormas dideklarasikan pda 1 Mei 2016.
Selain itu, juga dijelaskan mengenai proses dalam pembentukan partai politik yang digagas oleh element buruh dan kelompok sosial yang lain. Adapun tahapannya, dilakukan pendidikan politik, pembentukan ormas, dan diadakan referendum kepada seluruh anggota mengenai pembentukan partai politik.
Dalam kesempatan tersebut, Riden Hatam Aziz mengatakan, FSPMI akan berjuang di ranah sosial-politik, selain sosial-ekonomi.
“Untuk itu akan dibentuk Ormas, yang selanjutnya ormas inilah yang akan membuat partai politik,” kata Riden.
Meskipun nanti mendirikan partai politik, namun serikat pekerja FSPMI akan tetap independen dan netral. FSPMI tidak akan menjadi underbow parpol manapun, termasuk parpol yang akan didirikan nanti. Secara tegas, sudah diatur dalam AD/ART FSPMI, bahwa Presiden dan Sekjen FSPMI tidak boleh menjadi pimpinan partai politik.
Sementara itu, ada tiga issu utama yang akan diangkat sempena hari buruh 1 Mei 2016. Pertama, tolak PP No 78 Tahun 2015 – Tolak upah murah, – Naikan umk sebesar Rp 650 ribu. Kedua, tolak kriminalisasi aktivis buruh dan rakyat, dan ketiga, Deklarasi Ormas buruh dan rakyat. (*)
