Ketapang, KPonline – Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan (PUK SPPK) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kencana Kemitraan PT Kencana Graha Permai (KGP) menggelar Musyawarah Unit Kerja (Musnik) sebagai upaya memperkuat solidaritas, meningkatkan kualitas keanggotaan, serta menjaga marwah dan nama baik organisasi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 1 November 2026, pukul 15.00 hingga 19.00 WIB, bertempat di Pondok G-10, Perumahan Karyawan KNCA. Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus dan anggota PUK SPPK FSPMI KNCA.
Dalam pertemuan tersebut, Koko Hartono selaku Ketua PUK SPPK FSPMI PT KGP Perkebunan KNCA menyampaikan sejumlah capaian organisasi yang telah dilakukan, salah satunya pendampingan terhadap anggota yang mengalami kecelakaan kerja hingga mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.
Selain membahas capaian organisasi, forum Musnik juga menjadi ruang bagi anggota untuk menyampaikan berbagai persoalan dan keresahan yang dihadapi di lingkungan kerja.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perubahan status pekerja pembrondol atau pengutip berondolan yang sebelumnya berstatus Buruh Harian Borongan (BHB) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Satuan Hasil (SH).
Para anggota mempertanyakan secara detail mengenai hak dan kewajiban mereka setelah adanya perubahan status tersebut. Mereka berharap pihak perusahaan memberikan penjelasan secara menyeluruh dan memastikan penerapan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Dalam ketentuan tersebut, PKWT pada prinsipnya diperuntukkan bagi pekerjaan tertentu yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatannya diperkirakan akan selesai dalam waktu tertentu, seperti pekerjaan sementara, musiman, pekerjaan yang berkaitan dengan produk atau kegiatan baru, maupun pekerjaan yang sekali selesai.
Persoalan lainnya juga disampaikan oleh para karyawan pemanen. Mereka mengeluhkan adanya perbedaan prioritas pekerjaan antara tuntutan koperasi yang mengutamakan pencapaian hasil produksi dengan tuntutan perusahaan agar seluruh blok dan kavling panen dapat diselesaikan sesuai target.
Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan pekerja karena adanya kewajiban dan target pekerjaan yang dinilai saling berbenturan. Akibatnya, kinerja pekerja dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara maksimal.
Pembahasan berbagai persoalan tersebut dilakukan karena masih adanya keresahan pekerja pembrondol terkait hak dan kewajiban sebagai karyawan PKWT-SH yang dinilai belum dijelaskan secara menyeluruh oleh asisten divisi. Sementara itu, para pemanen juga mengharapkan adanya kejelasan mengenai pembagian prioritas pekerjaan agar tidak terjadi beban kerja maupun target ganda.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Koko Hartono selaku Ketua PUK SPPK FSPMI KNCA menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya mengakomodasi seluruh persoalan yang disampaikan anggota dan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan pihak manajemen.
“Kami berusaha mengakomodasi semua persoalan yang muncul dan akan mengoordinasikannya dengan pihak manajemen. Kami akan meminta penjelasan secara menyeluruh terkait hak dan kewajiban pekerja PKWT-SH. Selain itu, kami juga akan meminta kejelasan mengenai prioritas pekerjaan pemanen kepada pihak manajemen dan koperasi agar tidak terjadi target kerja ganda,” tegas Koko Hartono.
Melalui kegiatan Musnik ini, diharapkan seluruh persoalan yang dihadapi anggota dapat menjadi perhatian bersama dan memperoleh penyelesaian yang jelas. Musnik juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, membangun solidaritas, serta meningkatkan peran organisasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja.
Solidaritas yang kuat, organisasi yang bermartabat, dan perjuangan yang konsisten menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
