Jakarta,KPonline – Sabda Pranawa Djati, SH, Sekretaris Jenderal Jamkes Watch – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Jamkes Watch – KSPI) meminta perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Sandi, untuk memaksimalkan pendataan seluruh warga DKI Jakarta karena ternyata masih ada warga yang telah puluhan tahun tinggal di Jakarta namun belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Fakta terungkap malam ini (09/07) saat Sabda Pranawa Djati menerima laporan dari Relawan Jamkes Watch wilayah Jakarta Barat bahwa ada pasien kritis di wilayah Tanjung Duren Jakarta Barat yang perlu segera mendapat penanganan medis di rumah sakit namun pasien yang bersangkutan tidak memiliki KTP.
Sabda yang datang ke tempat tinggal pasien, di sebuah gang sempit di belakang Pasar Kopro, Jalan Tanjung Duren Timur IV RT.0012 RW.05 No.69, bersama tim relawan Jamkes Watch KSPI menemukan pasien atas nama Ibu Fatonah yang berumur 59 tahun dan menderita sakit darah tinggi/stroke dalam kondisi koma. Ternyata ibu Fatonah sebelumnya sempat dirawat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Pelni Petamburan Jakarta pada tanggal 6 Juli 2018. Namun keesokan harinya karena terkendala biaya, dan tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan, keluarga memutuskan untuk membawa pulang pasien dalam kondisi yang semakin lemah dan masih menyisakan tagihan rumah sakit yang belum dilunasi. Menurut informasi dari pihak keluarga, Ibu Fatonah sesungguhnya adalah warga DKI Jakarta yang sekitar 10 tahun lalu menjadi salah satu korban kebakaran yang terjadi di daerah Jakarta Barat. Sejak peristiwa kebakaran yang menghanguskan dokumen penting miliknya, ibu Fatonah tidak pernah mengurus pembuatan/pembaharuan KTP untuk dirinya hingga saat ini.
Sabda kemudian langsung berkoordinasi dengan manajemen RS Pelni Petamburan Jakarta untuk bisa kembali menerima ibu Fatonah walaupun pasien tidak memiliki KTP DKI Jakarta dan juga tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Selanjutnya Sabda juga berkoordinasi dengan Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek untuk permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan dari pasien.
Masih menurut Sabda, setelah RS Pelni dan BPJS Kesehatan memastikan siap membantu pasien ibu Fatonah, malam itu juga Sabda menghubungi Ketua Umum Serikat Pekerja Ambulan 118 Dinkes DKI Jakarta, yang merupakan anggota dari
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), untuk segera mengirim ambulan dan membawa ibu Fatonah ke RS Pelni.
Hingga pukul 22.00 malam ini, pasien ibu Fatonah telah kembali ditangani dengan baik oleh IGD RS Pelni Petamburan.
Atas nama Jamkes Watch KSPI dan keluarga pasien, Sabda yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada manajemen RS Pelni Petamburan, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabodetabek, serta manajemen Ambulan 118 Dinkes DKI Jakarta yang telah merespon cepat dan sangat membantu hingga pasien bisa kembali mendapat perawatan medis yang lebih baik.
Namun Sabda mengatakan bahwa kejadian atas pasien ibu Fatonah ini masih menyisakan permasalahan serius, yang membutuhkan keberpihakan Anis Sandi selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu ibu Fatonah belum memiliki KTP padahal sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta. Sedangkan KTP menjadi syarat mutlak untuk identitas diri dalam pengajuan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sabda berharap Anis Sandi bisa segera menginstruksikan jajarannya untuk menerbitkan KTP bagi ibu Fatonah, karena RS Pelni hanya memberi waktu 3 (tiga) hari sejak hari ini, untuk pasien mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan. Tanpa KTP maka tidak ada kepesertaan BPJS Kesehatan, dan artinya pasien akan diperlakukan sebagai pasien umum yang harus membayar sendiri seluruh biaya perawatan di RS Pelni. Padahal pasien dan keluarganya adalah keluarga yang tidak mampu, yang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja masih kesulitan.
