Jakarta,KPonline – Deputi Presiden dan Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menanggapi Presiden Jokowi yang menyentil Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Ignasius Jonan akibat neraca perdagangan defisit 2,14 miliar dolar AS periode Januari-Mei tahun ini.
Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin menyatakan, kalau dilihat lebih rinci, sektor minyak dan gas bumi yang paling besar sumbangannya atas defisit neraca perdagangan tersebut. Menurut Rusdi Presiden Joko Widodo tidak perlu mengingatkan atau memarahi menteri bawahannya. Seharusnya Presiden Jokowi langsung memecat menteri yang sudah terbukti gagal dan menggantinya dengan yang lebih berkualitas.
“Sebaiknya diganti saja, tidak usah dipakai lagi,” ujar Rusdi, Selasa (09/07).
Apalagi Rini, dia telah diboikot DPR. Pemboikotan Rini berawal dari rekomendasi Pansus Angket Pelindo II pada Desember 2015. Pansus Pelindo perihal masalah kontrak JICT antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing.
Salah satu rekomendasi Pansus Angket adalah, merekomendasikan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno karena dianggap melanggar aturan.
Namun, Rusdi menegaskan apabila menterinya sudah sering bermasalah artinya presidennya yang tidak mampu.
“Justru presidennya gagal karena dia tidak mampu mengarahnya menterinya,” ungkapnya.
