Surabaya, KPonline-Ketidakjelasan regulasi dan lambannya birokrasi penjaminan medis bagi korban tindak pidana kian berlarut-larut tanpa kepastian. Kondisi ini memicu gelombang protes dari aliansi buruh yang tergabung dalam KSPI, FSPMI, dan Jamkeswatch di Jawa Timur. Mereka menyerukan aksi demonstrasi untuk menuntut diakhirinya praktik “saling lempar tanggung jawab” antara pihak BPJS Kesehatan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Aksi massa tersebut dijadwalkan menyasar dua titik utama di Surabaya, yakni Kantor Perwakilan LPSK Jawa Timur di Jalan Indrapura No. 5 serta Kantor Wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur di Jalan Raya Jemursari No. 234. Massa bahkan bersiap mendirikan tenda perjuangan di lokasi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Persoalan ini berakar dari polemik jaminan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana, seperti penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, hingga perdagangan orang. Di satu sisi, BPJS Kesehatan menolak menjamin biaya pengobatan bagi korban tindak pidana tertentu. Namun di sisi lain, LPSK menyatakan tidak semua layanan medis korban dapat mereka tanggung. Hingga saat ini, batas dan kriteria pembagian tanggung jawab di antara kedua instansi tersebut dinilai belum memiliki kejelasan konkret.
Situasi kian mendesak karena proses administrasi di LPSK disebut memerlukan waktu hingga 30 hari kerja hanya untuk menentukan status kelayakan permohonan penjaminan. Padahal, korban tindak pidana kerap memerlukan tindakan medis darurat yang tidak bisa ditunda.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi buruh menegaskan bahwa korban kejahatan berhak mendapatkan pemulihan dan penjaminan kesehatan secara langsung, bukan malah terbebani oleh labirin regulasi. Mereka mendesak kedua institusi segera menyelaraskan skema penjaminan agar para korban tidak menjadi “korban untuk kedua kalinya” akibat kelambanan sistem dan ego birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com