Batam, KPonline – Dalam agenda pengawalan rapat perundingan upah di Graha Kepri – Batam Center, turut hadir Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon. Ramon memberikan apresiasi kepada Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau (DPProv) atas pelaksanaan perundingan upah yang berlangsung hari ini. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada rekan-rekan Dewan Pengupahan Kota Batam yang telah menggelar rapat hingga larut malam pada Kamis (12/12/2024) di kantor Disnaker Kota Batam – Sekupang. Selain itu, Ramon mengucapkan terima kasih kepada buruh yang tetap setia mengawal perundingan upah selama dua hari terakhir.
Rapat pleno hari ini membahas rekomendasi dari bupati/wali kota se-Kepri mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK). Ramon menjelaskan bahwa tugas DPProv adalah memeriksa kelengkapan administrasi untuk memastikan bahwa usulan dan rekomendasi yang diajukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Berdasarkan aturan, UMK dan UMSK harus berada di atas nilai Upah Minimum Provinsi (UMP).
Terkait Kota Batam, Ramon menyampaikan bahwa survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) telah dilakukan sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa sikap organisasi, berdasarkan hasil survei dan pemahaman terhadap Permenaker, menunjukkan adanya kesenjangan besar antara nilai KHL dengan hasil yang ditetapkan dalam perundingan.
Mengenai UMSK, Ramon mengungkapkan bahwa hingga tadi malam, saat bertahan di kantor Disnaker, berbagai upaya telah dilakukan agar Dewan Pengupahan Kota (DPK) mencapai kesepakatan terkait UMSK. Namun, belum ada titik temu. Ia menambahkan, jika mengacu pada Permenaker, UMSK yang tidak disepakati tidak bisa diusulkan.
“UMK dan UMSK harus sudah disepakati paling lambat tanggal 18 Desember 2024. Sikap organisasi adalah terus mencari jalan agar ada perbaikan. Kita harus optimis dan tidak boleh berhenti berjuang. Jangan berkecil hati, karena setiap perjuangan pasti akan menghasilkan sesuatu,” tegas Ramon
( Ali Gani)
