Purwakarta, KPonline-Kesejahteraan pekerja adalah salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja di Indonesia masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Upah yang rendah tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pekerja, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Upah yang tidak memenuhi KHL membuat pekerja hidup dalam ketidakpastian dan kekurangan. Dalam banyak kasus, penghasilan yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, transportasi, dan tempat tinggal yang minim. Akibatnya, pekerja tidak memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan untuk masa depan.
Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, pekerja dipaksa untuk bekerja lebih lama atau mencari pekerjaan tambahan. Ini menciptakan situasi di mana mereka kehilangan waktu berharga untuk keluarga, istirahat, dan pengembangan diri. Dengan kata lain, mereka terperangkap dalam siklus kerja keras tanpa akhir yang tidak memberikan kesempatan untuk keluar dari kemiskinan.
Upah rendah juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sering kali membuat pekerja merasa gagal, stres, dan cemas. Hal ini berdampak pada kesehatan mental mereka, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas kerja.
Secara sosial, upah rendah memperparah ketimpangan dan menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Anak-anak dari keluarga pekerja berpenghasilan rendah sering kali tidak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, yang mengurangi peluang mereka untuk memperbaiki kehidupan di masa depan. Siklus ini terus berulang, menciptakan generasi pekerja yang terjebak dalam kemiskinan struktural.
Penetapan upah minimum di Indonesia sering kali tidak mencerminkan realitas kebutuhan hidup pekerja. Banyak perusahaan lebih fokus pada efisiensi biaya daripada kesejahteraan pekerja, sementara pemerintah sering terjebak antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Namun, KHL bukan hanya angka; ini adalah cerminan dari kebutuhan nyata manusia untuk hidup dengan martabat. Ketika pekerja tidak menerima upah yang sesuai, mereka tidak hanya kehilangan kesejahteraan, tetapi juga hak dasar mereka sebagai manusia.
Solusi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja:
1. Penyesuaian Upah Minimum dengan KHL: Pemerintah harus memastikan bahwa upah minimum di setiap daerah mencerminkan kebutuhan dasar hidup yang layak.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan harus mendapatkan sanksi tegas.
3. Pemberdayaan Pekerja: Memberikan akses kepada pekerja untuk pelatihan dan pendidikan dapat membantu mereka meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan dengan upah lebih baik.
4. Dialog Tripartit: Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja perlu berkolaborasi untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan bisnis.
Kesejahteraan pekerja yang terpenjara oleh upah tidak layak adalah masalah serius dan memerlukan perhatian semua pihak. Pekerja bukanlah alat produksi semata, melainkan manusia yang berhak hidup dengan martabat dan kesejahteraan.
Sudah saatnya pemerintah, pengusaha, dan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang adil, dimana upah mencerminkan nilai kerja dan kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, kita dapat membebaskan pekerja dari “penjara ekonomi” dan membuka jalan menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
