Bogor, KPonline – Sejak pagi hingga siang hari ribuan buruh memadati jalan-jalan protokol di Bogor hingga Jalan Raya Tegar Beriman menuju kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor. Akhirnya pada pukul 13:30 WIB, perwakilan buruh-buruh Bogor dan perwakilan pemerintah Kabupaten Bogor serta didampingi beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Bogor, keluar dari kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor.
Mereka menaiki 3 mobil komando yang menyertai buruh-buruh Bogor dalam aksi pengawalan UMSK Bogor pada hari ini.
Amin Sugandi yang mewakili DPRD Kabupaten Bogor membacakan beberapa point pada pertemuan antara perwakilan buruh Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, perwakilan DPRD Kabupaten Bogor serta perwakilan Bupati Bogor dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
Isi kesepakatan bersama tersebut adalah:
1. Pemerintah Daerah melalui Bupati Bogor bertanggung jawab atas kelengkapan Rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor yang dianggap belum lengkap berkasnya oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat.
2. Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) harus sudah selesai satu minggu dari ditanda tanganinya berita acara ini.
3. Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) dan angka dua (2) berita acara ini hingga diterbitkannya SK Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Bogor 2018.
Menanggapi atas berita acara kesepakatan bersama tersebut, FSPMI Bogor akan terus mengawal hingga terbitnya SK Gubernur Jawa Barat tentang UMSK Bogor.
Hal ini disampaikan oleh Panglima Garda Metal Bogor Raya Ananto Prasetya, yang mewakili FSPMI Bogor ketika pertemuan tersebut terjadi.
Bahkan, FSPMI Bogor akan melakukan Aksi Mogok Daerah jika berita acara kesepakatan bersama tersebut dilanggar oleh Bupati Bogor dan atau DPRD Kabupaten Bogor.
