Demokrasi Indonesia terancam saat puluhan buruh yang melakukan mogok nasional damai diserang ratusan preman hingga mengalami luka parah dan luka ringan. Berikut wawancara lengkap Reporter Kp dengan Indra, anggota Komisi IX DPR RI terkait masalah ini.
Apa tanggapan anda terhadap aksi kekerasan yang dialami oleh buruh di Bekasi saat melakukan aksi unjuk rasa damai akhir bulan lalu?
Pertama saya sangat mengecam dan menyesalkan seluruh bentuk kebiadaban terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa damai oleh oknum-oknum preman berkedok ormas. Ini tindakan biadab dan ini juga sebagai bentuk kelalaian aparat keamanan dalam mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, padahal Undang-Undang sudah memerintahkan aparat keamanan untuk mengamankan aksi unjuk rasa sebagai salah satu wujud implementasi dari sebuah Negara demokrasi. Saya minta Kapolda Jawa Barat segera mengusut tuntas masalah ini, termasuk kepada actor-aktor intelektualnya. Karena jelas telah menciderai demokrasi kita.
Bisa anda jelaskan apa maksud aktor intelektual?
Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa kejadian ini tidak terjadi secara spontan dan ada yang mengorganisir, misalnya dari banyaknya senjata tajam yang digunakan, atributnya, dan waktunya. Jelas ini telah diorganisir sedari awal dan menjadi tugas kepolisian mengusut tuntas masalah ini, khususnya Kapolda Jawa Barat.
Mengapa?
Aksi unjuk rasa berlangsung hampir diseluruh wilayah Indonesia tapi mengapa terjadi aksi penyerangan massa buruh hanya di Bekasi. Padahal ormas pelaku penyerangan tersebut juga ada diwilayah lain termasuk di wilayah-wilayah terjadinya aksi unjuk rasa. Saya juga menduga Polres Bekasi membiarkan adanya aksi penyerangan tanpa ada tindakan apapun untuk mencegahnya. Mustahil jika ada segerombolan massa yang jumlahnya ratusan orang dengan membawa senjata tajam, kayu, balok dan sebagainya tidak terdeteksi oleh Kepolisian, inidikasinya memang sengaja dibiarkan. Apalagi hal ini terjadi hanya di Bekasi sedangkan di daerah lainnya tidak terjadi kekerasan. Makanya saya minta Kapolda Jawa Barat mengusut tuntan masalah ini dan jangan sampai ada yang ditutup-tutupi.
Menurut penilaian anda sendiri terhadap peristiwa ini?
Saya pribadi menilai peristiwa ini tidak berdiri sendiri dan ada rangkaian peristiwa yang terjadi di balik ini semua. Pihak-pihak yang tidak senang dengan aksi buruh menuntut kenaikan upah mengkondisikan hingga buruh diserang oleh preman berkedok ormas. Adapun aparat keamanan jelas telah lalai dalam menunaikan kewajibannya untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini. Tinggal
Kapolda harus mengusut kelalaian ini disengaja atau tidak.
Apa yang sudah anda lakukan sebagai anggota DPR RI terkait masalah ini?
Jika terkait masalah Kepolisian ini merupakan wewenang Komisi II DPR RI sedangkan saya sendiri merupakan anggota Komisi IX DPR RI. Pun demikian saat pelantikan Kapolri baru, Sutarman, saya interupsi dan mengingatkan Kapolri baru untuk menjaga komitmennya terhadap kebebasan berserikat. Saya juga mengingatkan Kapolri baru untuk segera mencabut surat edaran Kapolri sebelumnya yang melarang Sekuriti untuk berserikat. Surat edaran ini jelas melanggar aturan perundang-undangan dan harus dicabut.
Sampai saat ini para buruh masih gencar melakukan aksi unjuk rasa menolak keputusan beberapa Kepala Daerah yang memutuskan UMP/UMK 2014 jauh di bawah tuntutan buruh, bagaimana tanggapan anda?
Saya dukung aksi para puruh ini. Sudah saatnya buruh di Indonesia mendapatkan upah layak termasuk melawan tindakan pemberangusan serikat pekerja atau “union busting”. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Buruh turun ke jalan karena aparat pemerintah, termasuk Kementerian Tenaga Kerja di Pusat dan Dinas Tenaga Kerja di daerah belum menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut saya buruh memang harus turun ke jalan menyuarakan aspirasinya jika tidak maka nasib buruh di Indonesia tidak akan pernah berubah. Kepada seluruh serikat buruh/serikat pekerja saya berpesan dalam menjalankan aksi untuk terus berpegang kepada aturan perundang-undangan, jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mencemari niat suci perjuangan ini.
Sayed Masykur
