Bandung, KPonline – Menindaklanjuti instruksi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FSPMI Jawa Barat, Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Karawang bersama jajaran perwakilan buruh se-Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (01/10/2026).
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini dihadiri oleh perwakilan anggota FSPMI se-Jawa Barat dari berbagai daerah, seperti Cirebon, Bekasi, Bogor, Cianjur, Karawang, hingga jajaran pengurus dan anggota dari PUK SPAMK FSPMI PT. Kasai Teck See Indonesia. Kehadiran ribuan buruh dan Garda Metal ini menjadi bentuk komitmen dan solidaritas dalam menyuarakan hak-hak kaum buruh.
Dalam orasinya di atas mobil komando, Ketua Divisi Aksi sekaligus Korda FSPMI Bekasi Supriyanto menyampaikan kritikan pedas terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai kurang berpihak pada kesejahteraan buruh.
“Ketika seorang Gubernur atau Kepala Daerah di Jawa Barat seharusnya berpihak kepada kaum buruh, kaum kecil, dan rakyat kecil, yang terjadi justru mengajukan banding. Ini membuktikan Gubernur Jawa Barat belum sepenuhnya berpihak kepada kaum buruh. Namun, perjuangan kita tidak akan pernah berhenti! Kita akan terus berjuang sampai buruh di Jawa Barat bisa sejahtera dan hidup layak,” tegasnya di tengah gelora semangat massa aksi.
Lebih lanjut, ia menyoroti momentum aksi yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober. Harapannya, momentum ini menjadi titik balik “kesaktian” bagi kaum buruh untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera.
Enam Tuntutan Utama Buruh
Aksi kali ini membawa enam tuntutan utama:
1. Rekomendasi DPRD Jawa Barat ke DPR RI: Mendorong pengesahan UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang isinya harus lebih baik dari UU No. 13 Tahun 2003 maupun Omnibus Law.
2. Kenaikan UMK/UMP 2027: Menuntut penetapan kenaikan upah minimum sebesar 7,5% – 9%.
3. Penetapan UMSK/UMSP 2027.
4. Pajak JHT 0%.
5. Penolakan Pesangon pengali 0,5%.
6. Revisi Permenaker No. 7 Tahun 2026 tentang Alih Daya (Outsourcing).
Aksi berlangsung dengan tertib dan dikawal ketat oleh jajaran Garda Metal FSPMI serta aparat kepolisian. Para buruh menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan upah dan regulasi ketenagakerjaan hingga tuntutan mereka benar-benar direalisasikan oleh pemerintah dan legislatif.
R29



