Bandung, KPonline – Bertatap muka langsung dengan Plt. Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan adalah harapan Jamkeswatch yang ada di kabupaten Bandung Barat.
Jamkeswatch Bandung Barat sendiri mendukung sekaligus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) setempat agar bisa tercipta pelayanan kesehatan masyarakat secara merata.
Untuk itulah, Jamkeswatch mendatangi langsung Kantor Bupati Bandung Barat untuk beraudiensi, Jumat (26/8/2022).
Audiensi dilakukan di perkantoran Pemda setempat yang diinisiasi oleh Ketua KC FSPMI KBB yaitu Dede Rahmat. PLT Hengky Kurniawan, Kadisnaker KBB, dan beberapa pihak kepilisian, dan TNI setempat ikut menghadirinya, berikut ketua DPD jamkeswatch kabupaten Bandung Barat (KBB) Yandi Setiawan juga turut hadir dalam audiensi tersebut.
Dalam keterangannya, ketua DPD Jamkeswatch kabupaten Bandung Barat Yandi Setiawan menjelaskan tujuan dilakukannya audiensi. Sering ditemukannya oleh Jamkeswatch di KBB ketika ada orang miskin, dan tidak mampu ketika masuk Rumah Sakit tidak mempunyai jaminan kesehatan.
“Saya apresiasi kerja keras tim kami di lapangan, mereka murni sosial tanpa meminta imbalan ketika mengadvokasi pasien di Rumah Sakit. Bahkan mereka sampai mau mendampingi ketika ada warga yang berkas kependudukannya bermasalah,” ucap Yandi kepada Media Perdjoeangan, Jumat (26/08/2022).
Menurutnya, PLT Bupati KBB yang saat ini menjabat yakin pasti bisa memfasilitasi bagaimana layanan kesehatan di KBB jauh lehih baik lagi.
“Kami dari tim Jamkeswatch berharap agar PLT Bupati Hengky Kurniawan bisa mendorong agar di KBB bisa terlakasananya program “Universal Health Coverage” (UHC). Jamkeswatch akan meminta transparansi anggaran untuk jejaring pengaman sosial di tahun anggaran 2022 ini ada berapa,” kata Yandi Setiawan tegas.
Beberapa poin disampaikan oleh Jamkeswatch dalam agenda audiensi tersebut diantaranya:
1. Peraturan Bupati tentang jalannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terbaru, karena masih menggunakan Peraturana Bupati (Perbup) tahun 2019
2. Peraturan Bupati tentang mobil ambulance untuk peserta JKN
3. Peraturan Jaminan Persalinan (Jampersal), dan mekanismenya.
Dengan keterbatasannya waktu tim Jamkeswatch KBB dalam garis intruksi Yandi Setiawan pun akan segera melayangkan surat permohonan audiensi dengan beberapa instansi.
Inilah susunan instansi yang akan segera disurati oleh Jamkeswatch kabupaten Bandung Barat :
1. DPRD Komis IV
2. Dinas Kesehatan (Dinkes)
3. DInas Sosial (Dinsos)
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
5. BPJS Kesehatan.
Penulis: Oma Inne
Editor: Jhole
