Bekasi, KPonline – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jamkeswatch Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memberi tanggapan positif dua jempol untuk Bupati Bekasi atas kegiatan Launching UHC Prioritas BPJS Kesehatan.
Berdasarkan informasi yang diterima Media Perjoeangan, bahwa Bupati Bekasi mengadakan kegiatan Launching UHC Prioritas bersama Kepala BPJS Kesehatan cabang Cikarang dan tamu undangan dari berbagai pihak di gedung Wibawa Mukti komplek Pemda Kabupaten Bekasi. (13/10/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa ada warga Kabupaten Bekasi yang berjumlah sekitar 3,4 juta jiwa dan terdiri dari desil 1 sampai 10. Penandatanganan UHC Prioritas dengan pihak BPJS Kesehatan ditujukan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi setiap warga Kabupaten Bekasi yang terkendala sakit dan dirawat inap di rumah sakit, tanpa melihat atau mengacu pada Desil.
Ali Mansur, S.T. selaku Ketua DPD Jamkeswatch FSPMI Kabupaten Bekasi, menanggapinya dengan positif.
“Terima kasih banyak kepada bapak Bupati, mulai 01 November 2026 yang lalu telah membuka kembali UHC Prioritas untuk warga kab. Bekasi. Ini kabar yang sangat menggembirakan bagi warga yang dirawat inap di Rumah Sakit. Karena setelah rawat inap, warga akan mempunyai jaminan kesehatan PBI aktif yang dijamin oleh Pemda, sehingga bisa untuk kontrol dan pengobatan lanjutan dengan mengabaikan desil,” ujar Ali Mansur.
“Kami berharap, kedepan bapak Bupati bisa merekomendasikan ke Presiden Prabowo, agarbsistem DESIL bisa dihapus. Karena proses verifikasi dan validasinya tidak valid. Dan mohon pastikan agar pemerintah pusat tidak menonaktifkan PBI JK secara random, karena menyusahkan warga,” sambung Ketua DPD Jamkeswatch FSPMI.
Senada dengan Ketua DPD Kabupaten Bekasi, Supriadi, Koordinator Pendidikan dan Pelatihan DPN Jamkeswatch FSPMI juga memberikan tanggapan. “Kami berharap, alokasi APBD untuk pembiayaan jaminan kesehatan menjadi prioritas Bupati dan DPRD Kab. Bekasi. Sampai seterusnya anggaran untuk UHC Prioritas BPJS Kesehatan tetap ada. Tidak seperti masa lalu, dulu UHC Prioritas, kemudian UHC Cut Off, lalu pakai JAMKESDA yang tidak bisa buat kontrol atau rawat jalan,” kata Supriadi.
Jamkeswatch FSPMI berkomitmen, akan terus mengawal dan menjadi pengawas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh wilayah Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com