Jakarta, KPonline – Ada banyak orang yang bertanya-tanya. Mengapa, sebagai serikat buruh, FSPMI ikut-ikutan demo tolak Ahok? Untuk menjawab pertanyaan itu, dalam kesempatan ini, kami hendak menjelaskan perihal sikap yang diambil organisasi.
Beberapa tahun yang lalu, FSPMI mempopulerkan apa yang disebut: Gerakan dari Pabrik ke Publik. Ini adalah semacam ketegasan, bahwa FSPMI tidak hanya berjuang untuk kepentingan kaum buruh di tingkat pabrik. Lebih dari itu, sadar akan posisinya sebagai bagian dari masyarakat, FSPMI juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat.
Hal ini, juga dilambangkan dengan simbol FSPMI berupa roda gigi merah yang berputar ke atas. Sebagai perlambang, selain sebagai gerakan sosial ekonomi, FSPMI juga mengambil tanggungjawab yang lebih besar. Menjadi gerakan sosial politik. Dalam Kongres Surabaya, gerakan dari pabrik ke publik ditetapkan sebagai bagian dari nilai-nilai dasar FSPMI.
Itulah sebabnya, dalam May Day 2016, salah satu isu utama FSPMI adalah tolak penggusuran – tolak reklamasi – tolak tax amnesty. Ini sebagai bentuk kepedulian organisasi, terhadap penderitaan yang dialami masyarakat. Terkait penggusuran dan reklamasi, sesungguhnya tidak merujuk pada apa yang terjadi di DKI Jakarta. Karena, hal serupa juga terjadi di berbagai daerah lain.
Jika kemudian KSPI (dimana FSPMI berada didalamnya) memutuskan untuk menggelar demontrasi di Balaikota DKI Jakarta dan kantor KPK, tidak ada sangkut pautnya dengan kekuatan politik manapun. Dalam siaran pers dan pernyataan terbuka, dengan gamblang sudah disebutkan:
1. Kita curiga ada kekuatan modal yang mengendalikan Gubernur Ahok, dengan menggunakan dana berkedok CSR. Dana ratusan milyar digelontorkan oleh pengusaha hitam, untuk kemudian dibarter dengan kebijakan.
2. Kecurigaan ini semakin beralasan, ketika kemudian rakyat kecil digusur-gusur. Reklamasi ngotot tetap dilanjutkan meskipun kalah di PTUN. Untuk siapa semua itu? Untuk para pengembang dan investor besar. Sementara rakyat kecil tersingkirkan. Kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
3. Dampak bagi buruh adalah maraknya outsourcing di DKI Jakarta dan upahnya cenderung murah. Bagaimana mungkin upah minimum di ibukota negara lebih rendah dari upah minimum di Karawang dan Bekasi? Kita menduga, itu adalah pesanan dari para pengusaha yang telah memberikan “upeti” berupa CSR tadi.
4. Dalam hal ini, kita meminta KPK untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Termasuk ketika harus menangkap Ahok, sekalipun. KPK jangan ragu, meskipun kita tahu, ketika mengusut ring satu kekuasaan, resikonya sangat besar. Bisa dikriminalisasi seperti komisioner yang terdahulu. Itulah sebabnya, kita berdiri di belakang KPK.
5. Ketika kekuatan modal mempengaruhi sebuah kebijakan, maka akibatnya akan sangat berbahaya. Karena, dari sana, akan lahir kebijakan yang merugikan rakyat banyak dan menguntungkan kelompok tertentu. Indonesia bukan hanya milik mereka. Indonesia milik kita. Milik saya. Milik anda. Milik mereka.
Untuk hal-hal seperti itulah kita bersuara.
